Tujuh Daerah di Kaltim Lampaui Target IPM Nasional, Tertinggi Samarinda

Ilustrasi.

TUJUH kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur melampaui target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara nasional tahun 2020 ditetapkan sebesar 71,94 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Dr HM Aswin di Samarinda, Ahad (21/2), mengatakan IPM tertinggi ada tiga kota yang berada di atas rata-rata provinsi, yakni Samarinda 80,11 persen, disusul Bontang 80,02 persen dan Balikpapan 80,01 persen.

Sedangkan empat daerah lainnya berada di awah rata-rata provinsi yakni 75,43 persen namun di atas rata-rata nasional, yakni Kabupaten Berau 74,71 persen disusul Kutai Kartanegara 73,59 persen, Kutai Timur 73,00 persen dan Kabupaten Paser 72,04 persen

Sedangkan tiga daerah lainnya yakni Panajam Paser Utara, kutai Barat dan Mahakam Ulu berada di bawah atau belum mencapai target nasional.

“Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara 71,41 persen dan Kutai Barat 71,19 persen serta Mahakam Ulu 67,09 persen,” kata Aswin.

Namun demikian, jelas Aswin secara kumulatif IPM untuk Kaltim masih tinggi bahkan melampaui target daerah dan nasional, yakni 76,24 persen dari target 75,43 persen.

Peringkat IPM di Benua Etam secara nasional tidak terlepas dari kondisi dan dampak pandemi Covid-19 yang ikut mempengaruhinya.

“IPM turun 0,37 poin. Tetapi sesungguhnya naik (komponen IPM), diantaranya umur harapan hidup (IHH) dari Dinas Kesehatan naik 0,15 persen,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk harapan lama sekolah (HLS) tumbuh 0,22 persen dan rata-rata lama sekolah (RLS) naik 0,72 persen.

“Penurunan angka IPM kita, disebabkan penurunan pada dimensi standar hidup layak, atau pengeluaran per kapita pertahun yang disesuaikan turun 5,11 persen,” ungkap Aswin.

Informasi tambahan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

 

 

 

 

[Sumber: ANTARA]

More Stories
Lelang Jalan Tol Jembatan Balikpapan-Ibu Kota Negara Baru Ditunda