Pranala.co, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah bersiap menghadapi pukulan besar terhadap keuangan daerah. Pasalnya, Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dipangkas hingga Rp4,5 triliun.
Jumlah ini bukan angka kecil. Dampaknya langsung terasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menopang berbagai program untuk masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan pihaknya kini sedang memetakan ulang program-program daerah. Fokusnya adalah menilai mana yang benar-benar mendesak dan mana yang masih bisa ditunda.
“Langkah antisipasi mulai dibicarakan. Kami sedang memilah beberapa program dan akan meriview tingkat urgensinya. Hal-hal krusial untuk masyarakat tetap dijaga,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Menurut Seno, meski pemangkasan ini jelas berdampak, Pemprov akan berusaha menjaga agar layanan publik tidak terganggu.
“Pasti ada efeknya. Tapi insyaallah, tidak ada program yang benar-benar ditunda. Kita hanya atur prioritasnya,” tambahnya.
Dua program andalan Pemprov Kaltim, Gratispol (gratis pendidikan dan sekolah) serta Jospol (jasa kesehatan dan sosial), juga masuk dalam daftar evaluasi.
“Program umrah gratis, termasuk yang lain-lain, tetap kita review. Kalau pun ada yang ditunda, mudah-mudahan tidak signifikan,” jelasnya.
Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk meminimalkan dampak pemangkasan TKD. Targetnya, masyarakat tetap mendapat pelayanan optimal meski anggaran berkurang drastis.
“Yang utama, kebutuhan dasar warga harus tetap terpenuhi,” tegas Seno Aji. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
