Tes Urine Massal di Gedung Parlemen, Ketua: Kalau Perlu 3 Bulan Sekali

  • Whatsapp
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam di sela menemui para guru di ruang kerjanya.

PRANALA.CO – Sekretariat DPRD Bontang berencana melakukan tes urine massal bagi seluruh anggota dewan, 25 orang. Hal itu sebagai salah satu upaya memerangi dan mencegah penyalahgunaan narkotika.

Insya Allah, nanti di APBD Perubahan dilaksanakan,” kata Sekertaris Dewan, Lukman, beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

Memerangi narkoba ataupun sejenisnya, tidak melulu dilakukan terhadap masyarakat Bontang, Kalimantan Timur. Tidak menutup kemungkinan justru pejabat publik yang juga turut menikmati barang terlarang itu.

Mengenai rencana ini, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam turut mendukung. Ia juga ingin memastikan seluruh perangkat di Sekertariat Dewan bersih dari penggunaan maupun peredaran narkoba.

“100 persen saya mendukung. Kalau perlu, setiap tiga bulan dilakukan tes urine,” ucapnya saat dihubungi, Sabtu (20/3/2021).

Politisi Golkar itu menyampaikan, tes urine massal juga bisa dilakukan di setiap instansi Pemkot Bontang. Ia menegaskan dalam memerangi narkoba, ekskutif, legislatif serta masyarakat harus bersinergi.

“Perlu disikapi dengan serius jika ingin mewujudkan Bontang bebas dari narkotika,” tambahnya.

Dukungan juga datang dari Anggota DPRD Bontang, Agus Suhadi. Dia mendorong agar seluruh legislator Bontang melakukan tes urin mendeteksi pengguna narkoba.

“Ini perlu dilakukan sebagai bentuk kami mendukung upaya pemerintah memerangi narkoba,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, pemberlakuan tes urin maupun tes narkoba itu akan lebih efektif kalau dimulai dari anggota legislatif dan aparat penegak hukum. Dia menilai kalau warga masyarakat biasa yang tertangkap kasus narkoba, maka pemberantasan tersebut tidak efektif.

“Saya mendukung gagasan tersebut, dilakukan tes urin bagi anggota DPRD karena mereka juga pemimpin,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD ini menyatakan setuju kalau pemeriksaan urin itu dilakukan atas kerja sama DPRD dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Bontang dan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

 

[ar|ADS]

Pos terkait