PRANALA.CO – Dua tahun usai diresmikan Presiden Jokowi pada 2019 lalu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Maloy, Kabupaten Kutai Timur belum juga memberikan dampak signfikan.
Gegara itu pula Gubernur Kaltim Isran Noor meminta agar sewa lahan di KEK tersebut ditiadakan untuk sementara bagi perusahaan yang ada di kawasan tersebut.
“Iya, Pak Gub memang minta dibebaskan (biaya sewa lahan) lima sampai sepuluh tahun. Biar perusahaan ini tak terbeban,” ujar Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, Muhammad Syafranuddin saat dikonfirmasi, Kamis (8/4/2021).
KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ditetapkan melalui PP Nomor 85/2014. Kawasan ini berdiri di atas lahan seluas 557,34 hektare. Hingga 2025 nanti, jika tak lepas dari rencana, KEK MBTK ditarget bisa menarik investasi Rp34,3 triliun.
Tak hanya itu, daerah ini juga nantinya bakal menjadi pusat industri pengolahan dan ekspor crude palm oil (CPO) terbesar Kalimantan.
Nilai tambah lainnya, kawasan ini masuk geostrategis karena terletak dalam lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Artinya, KEK Maloy menjadi lintasan laut perdagangan nasional hingga internasional.
Khusus nasional, kawasan ekonomi ini bakal mengintegrasikan Kalimantan dan Sulawesi lewat jalur transportasi penyeberangan feri Tarakan-Tolitoli dan Balikpapan-Mamuju.
Untuk internasional, dari sisi jarak tempuh ke Jepang, KEK Maloy dapat memangkas waktu jarak hingga seperempat waktu bila menggunakan jalur Jakarta dan Singapura. Sebab, dari KEK Maloy ke Jepang hanya berjarak 4 ribu kilometer (km).
Sedangkan, jika dari Jakarta dan Singapura memerlukan jarak 5,3 ribu km. Ini juga yang menjadi magnet bagi negara lain untuk megimpor CPO dari Kaltim. Sayangnya hingga kini belum bisa ditunaikan.
Kata Muhammad Syafranuddin, itu dikarenakan infrastruktur pendukungnya belum siap. Untuk jalan sudah matang, bisa digunakan. Pun demikian dengan air bersih. Tapi untuk listrik tidak demikian.
“Sebenarnya PLN berencana memasukkan listrik dengan daya besar. Tapi pembangunan tower-nya terhalang lahan perusahaan dan warga. Ada yang mendukung ada juga yang tidak,” tutur Ivan, sapaan karibnya.
Padahal sudah banyak investor yang sudah berkunjung kemudian menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan KEK Maloy. Hanya saja sarana pendukung belum siap.
Ini pula yang menjadi alasan investor tak kunjung menanamkan modalnya di KEK MBTK. Ivan pun memaklumi hal tersebut. Saat ini pemprov memang mempersiapkan semuanya hingga perusahaan yang berinvestasi benar-benar eksis dalam berusaha.
“Bayangkan jika KEK Maloy ini benar-benar terbentuk sempurna, apalagi Kaltim ditunjuk jadi IKN,” sebutnya.
Dia menambahkan, jika penyewaan lahan bisa selama satu dekade maka biaya operasional juga bisa ditekan untuk sementara waktu, sehingga kegiatan perusahaan bisa berjalan maksimal.
“Kita berharap ke depan KEK Maloy ini benar-benar terwujud dan menjadi tempat investasi yang nyaman dan aman, sehingga membuka lapangan kerja bagi warga Kaltim terutama Kutim,” pungkasnya.**
