Pranala.co, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencanangkan strategi optimalisasi pendapatan daerah secara komprehensif. Fokusnya pada intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak alat berat, sebagai respons kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Langkah ini sejalan dengan upaya menjadikan Kaltim sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kaltim, Ujang Rachmad, menjelaskan strategi ini dengan analogi makan rambutan.
“Filosofinya seperti makan rambutan dalam satu ikatan. Kita tidak hanya mengambil yang merah atau besar, tapi juga yang hijau dan kecil. Artinya, kami menggali seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah tanpa terkecuali,” jelasnya saat acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Astara Hotel, Balikpapan, Senin (8/12/2025).
Ujang menegaskan, strategi pembangunan ekonomi Kaltim tidak hanya mengejar pertumbuhan nominal. Investasi menjadi instrumen strategis untuk membuka lapangan kerja baru.
“Investasi bukan sekadar angka, tapi tentang proyek yang menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Momentum transformasi ekonomi semakin penting seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan diversifikasi ekonomi, dan penyiapan Generasi Emas Kalimantan.
“KalTim kini bukan hanya daerah kaya sumber daya alam, tetapi pusat strategis dalam transformasi ekonomi nasional,” kata Ujang.
Dalam visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, pemerintah provinsi menekankan pembangunan yang inklusif. Semua elemen—dunia usaha, investor, dan masyarakat—dilibatkan untuk mewujudkan transformasi ekonomi.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat posisi Kaltim sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
