Menu

Mode Gelap

Bontang · 12 Jun 2022 17:02 ·

Sosialisasikan Perda di Bontang, Adam Sinte Ajak Manfaatkan Bantuan Hukum Gratis


					Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Muhammad Adam menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Minggu (12/6/2022). Perbesar

Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Muhammad Adam menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Minggu (12/6/2022).

pranala.co, BONTANG – Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Muhammad Adam menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Minggu (12/6/2022).

Perda ini mengatur kewajiban pemerintah memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tak mampu yang mengalami masalah hukum.

“Karena semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” tegas politisi Hanura ini.

Adam menyampaikan, Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum sangat perlu dan penting untuk disosialisasikan ke masyarakat. Sebab, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perda tersebut.

Kata dia, masyarakat perlu memahami cara mendapatkan pendampingan ketika tersangkut masalah hukum, sementara anggapan masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum apalagi menggunakan pengacara butuh biaya yang mahal.

Dikatakan politisi dari Partai Hanura tersebut, dengan adanya sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di Kota Bontang ini diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami mengenai proses-proses untuk mendapatkan bantuan hukum.

IMG 20220611 174959 scaled

Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Muhammad Adam menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Minggu (12/6/2022).

Bantuan hukum ini juga untuk memberikan rasa keadilan, tidak menunggu hanya saat putusan atau vonis dijatuhkan, tapi sudah dimulai dari prosesnya. Dengan demikian masyarakat yang tidak mampu tetap bisa mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Bantuan hukum yang dimaksud terutama pendampingan oleh pengacara atau penasihat hukum. Biaya pendampingan tersebut ditanggung oleh pemerintah.

“Mulai tahun 2023 sudah dianggarkan biayanya di APBD Kaltim,” ujarnya.

Menurut Adam, meski sudah disahkan sejak 2019, Perda Bantuan Hukum ini memang kurang disosialisasikan. Karena itulah ia dan anggota DPRD Kaltim lainnya menyampaikan dan mensosialisasikan Perda tersebut ke masyarakat.

Bahkan, Perda ini sudah memiliki Pergub atau peraturan gubernur sehingga sudah praktis atau bisa dijalankan dengan mudah. [RE]

Artikel ini telah dibaca 16 kali

Avatar of Suriadi Said badge-check

Editor

Baca Lainnya

Fenomena Langka! Gerombolan Lumba-Lumba Terlihat di Perairan Malahing

1 Juli 2022 - 17:58

Fenomena Langka Gerombolan Lumba Lumba Terlihat di Perairan Malahing

Lagu Bawasir dan Pelesiran, Dua Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Pesisir Bontang

1 Juli 2022 - 15:29

Inovasi ini memudahkan catin melakukan perubahan status pada Kartu Tanda Penduduk elektronik e KTP dan pembuatan Kartu Keluarga KK baru. 1

Warga Kaltim Belum Perlu Pakai MyPertamina saat Beli Solar dan Pertalite

1 Juli 2022 - 12:29

main l dapatkan cashback saat beli bbm via aplikasi mypertamina 76383 38367 TdDTrhu3WhjvEEU8XZhKab

“Demi Kekasihku”, Status Pengantin Baru Langsung Berubah

1 Juli 2022 - 09:57

Demi Kekasihku Status Pengantin Baru Langsung Berubah 1

Pupuk Kaltim Klaim Sudah Transparan Soal Dana CSR

1 Juli 2022 - 08:11

Pupuk Kaltim Klaim Sudah Transparan Soal Dana CSR

Anjlok Lagi, Harga TBS Sawit di Paser Rp700-900 per Kg

30 Juni 2022 - 22:16

Anjlok Lagi Harga TBS Sawit di Paser Rp700 900 per Kg
Trending di Balikpapan