Menu

Mode Gelap

Samarinda · 7 Jun 2022 11:11 ·

Setop “Serangan” ke Wartawan dan Media, PWI Kaltim Ingatkan Peran Pers sebagai Alat Kontrol Kekuasaan


					Ketua PWI Kaltim, Endro S Effendi (kemeja batik) dan Wakil Wali Kota Bontang menghadiri Rakor PWI Bontang di Ruang Rapat Disporapar Bontang, Ahad (20/3/2022). Perbesar

Ketua PWI Kaltim, Endro S Effendi (kemeja batik) dan Wakil Wali Kota Bontang menghadiri Rakor PWI Bontang di Ruang Rapat Disporapar Bontang, Ahad (20/3/2022).

pranala.co – Pers pilar keempat demokrasi. Ibarat kaki kursi, pers harus ikut menopang keberadaan kursi itu. Tapi kalau kaki keempat kursi ini dipotong, ya bisa dibayangkan akan mudah jatuh. Sebab itu, posisi pers adalah mitra sejajar. Sehingga harus dimaknai sebagai kemitraan yang sama-sama bertanggung jawab, bukan memegang kendali satu sama lain.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kaltim, Endro S. Efendi didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Abdurrahman Amin, menyampaikan hal itu sebagai bentuk refleksi sekaligus mengingatkan kembali masyarakat pers di Benua Etam akan perannya dalam bernegara.

Endro tak memungkiri, akhir-akhir ini terjadi upaya intimidasi, pembungkaman secara terstruktur, hingga bentuk kriminalisasi yang dialami para pekerja pers secara personal, maupun perusahaan media secara kelembagaan. “Upaya-upaya itu mencederai semangat kemerdekaan pers,” katanya.

Karena itu, dia meminta kepada semua pihak untuk menghentikan segala bentuk “serangan” kepada wartawan sebagai pekerja pers maupun media sebagai lembaga pers.
Pers, lanjut dia, kemerdekaannya telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999.

Meski begitu, dia mengingatkan bahwa kemerdekaan itu bukanlah bersifat mutlak. “Namun harus disertai dengan tanggung jawab sosial,” katanya. Artinya, setiap kegiatan pers harus menghormati hak asasi setiap orang dan harus bertanggung jawab kepada publik. Pelaksanaan tanggung jawab tertera secara tegas dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk wartawan.

Tiga pasal pertama dari 11 pasal dalam KEJ mengandung penekanan terhadap profesionalisme dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaannya. Artinya, wartawan tidak boleh mencampurkan fakta dan opini untuk menggiring justifikasi publik terhadap berita tertentu. Dalam Pasal 1 bahkan disebutkan wartawan tidak boleh beritikad buruk dalam menjalankan misi jurnalistiknya.

“Poin ini seharusnya menjadi dorongan utama bagi wartawan sebelum bekerja dan sebelum menerbitkan setiap berita yang akan ditayangkan. Jadi sandaran kita dalam bekerja adalah hati nurani. Jangan menyerang karena tandensi apalagi sifatnya personal,” katanya lagi.

Di bagian lain, dia juga mengingatkan posisi pers atau media yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal kontrak pemberitaan. Katanya, hal tersebut bukan alasan bagi media untuk tidak mengkritisi jalannya pemerintahan.

“Media memang berkewajiban menyampaikan setiap program-progam pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui kontrak kerja sama itu. Tapi media juga harus siap menyampaikan hal lainnya kepada publik secara objektif,” pungkasnya. [RIL]

Artikel ini telah dibaca 30 kali

Avatar of Suriadi Said badge-check

Editor

Baca Lainnya

Cara Diskominfo Samarinda Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di tiap Kelurahan

1 Juli 2022 - 08:48

20220701 154633 0000

Kadisbun Kaltim Pusing Lihat Harga TBS Sawit Anjlok Mulu

30 Juni 2022 - 22:26

harga tbs sawit

Ternyata Ada Dua Versi Bumbu Indomie Goreng Buat Pasar Kaltim dan Jawa

30 Juni 2022 - 09:13

bumbu indomie goreng

Cara Daftar MyPertamina untuk Beli Solar dan Pertalite

30 Juni 2022 - 08:38

spbu k6

Bela Anak Dicabuli Tetangga, Ayah di Samarinda Malah jadi Terdakwa

30 Juni 2022 - 00:46

napi penjara

PPDB Samarinda; Jadwal dan Link Pendaftaran SMK Jalur Reguler

28 Juni 2022 - 08:34

ppdb smk ok
Trending di Samarinda