Pranala.co, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendapat sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rendahnya serapan APBD 2025. Hingga saat ini, realisasi belanja daerah baru berada di kisaran 45 persen, jauh dari standar ideal pada triwulan IV yang semestinya sudah melampaui 80 persen.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pengelolaan APBD dan evaluasi serapan anggaran yang digelar secara virtual oleh Kemendagri, baru-baru ini. Rapat turut diikuti jajaran Pemkab Kutim yang dipimpin Wakil Bupati Mahyunadi.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan Kutim masuk kategori garis merah karena realisasi belanja yang masih rendah. Sementara untuk pendapatan daerah, tercatat baru mencapai 69,07 persen dan masih berada di bawah rata-rata nasional.
Tak hanya itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, juga mengingatkan agar persoalan serapan anggaran tidak kembali terulang pada tahun 2026. Penguatan sumber daya manusia dan pengawasan berjenjang diminta menjadi prioritas perbaikan.
Meski menjadi perhatian pusat, Pemkab Kutim memastikan akan mengejar target serapan hingga akhir tahun. Wakil Bupati Mahyunadi menyatakan tetap optimistis serapan belanja mampu tembus 95 persen.
“Walaupun fakta saat ini baru 45 persen, masih ada 55 persen yang belum terserap. Tapi kami optimis anggaran akan terserap minimal 95 persen,” tegas Mahyunadi.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, juga memastikan serapan APBD 2025 dibidik di atas 90 persen. Proyek yang terlambat akan dievaluasi sebelum dilanjutkan agar tidak menimbulkan hambatan berulang dan menghindari risiko utang daerah.
Pemkab Kutim juga diingatkan untuk menata perencanaan pembangunan secara lebih proporsional. Sebab pada 2026, pemerintah daerah wajib menyelesaikan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga belanja harus fokus pada kebutuhan prioritas dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Harapannya, dorongan percepatan ini mampu memastikan pembangunan di Kutim berjalan efektif dan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat nyata. (ADS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
