PRANALA.CO, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur. Penyerahan berlangsung di Auditorium Nusantara Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Rabu (26/3/2025).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara langsung menyerahkan laporan tersebut kepada Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto. Prosesi ini juga diikuti oleh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur yang turut menyerahkan laporan keuangan masing-masing daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bontang didampingi Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, Kepala Inspektorat, Enik Ruswati, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sony Suwito. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemkot Bontang dalam menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mewakili seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur untuk memberikan sambutan. Dalam pidatonya, ia mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kepala daerah se-Kalimantan Timur dalam acara penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2024 ini,” ujar Andi Harun di hadapan tamu undangan.
Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, dalam sambutannya mengapresiasi kedisiplinan pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyerahkan LKPD tepat waktu. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut akan menjalani proses audit selama dua bulan sebelum hasil opini dikeluarkan.
“Kami akan melakukan audit secara menyeluruh dan profesional dalam dua bulan ke depan untuk memberikan opini atas LKPD yang diserahkan,” kata Suharyanto.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, optimistis Kota Bontang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun ini. Menurutnya, kolaborasi antara BPKAD dan Inspektorat sangat penting dalam memastikan keakuratan dan transparansi laporan keuangan.
“Kami yakin Bontang mampu mempertahankan Opini WTP. Kerja keras dari seluruh perangkat daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” ujar Neni. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1