Sekda Bontang: Sanksi Denda tak Manusiawi bagi Pelanggar Protokol Covid-19 di Situasi Serba Sulit

Aji Erlinawaty, Sekkot Bontang.

SEKRETARIS Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati menegaskan pemerintah hanya memberikan sanksi sosial kepada warga yang tidak melakukan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat dihubungi via telepon, mustahil pemerintah memberikan sanksi denda kepada masyarakat. Mengingat situasi yang serba sulit di tengah pandemi Virus Corona saat ini.

“Itu kita berikan hanya sanksi sosial. Nggak mungkin kita berikan sanksi lebih berat. Sanksi denda nggak mungkin,” ujarnya, Jumat (28/8)

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona ( covid-19 ).

“Nggak ada sanksi denda. Paling push up atau sapu jalan. Kasihan masyarakat kita, kalau sekarang kita sanksi dana. Itu nggak manusiawi banget,” tuturnya.

Bagaimana dengan Pergub Nomor 48 Tahun 2020, yang isinya tegas bakal memberikan sanksi denda bagi warga yang tak mematuhi protokol kesehatan.

Dalam pasal 10 huruf C menyatakan bagi setiap perorangan yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 100.000.

“(Perwali Bontang) telah disetujui gubernur. Tapi kita nggak ada sanksi, hanya sanksi sosial. Paling kalau bandel polisi yang nangani,” ucapnya.

Tim khusus penegakan disiplin protokol Covid-19 terdiri dari Satpol PP, TNI, POLRI dan relawan covid-19 Kecamatan/Kelurahan Bontang. “Kita menggerakkan tim yang ada mengingatkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan,” ucapnya menukil Tribunkaltim.com

Berikut bunyi sanksi administratif dalam Perwali Nomor 21 Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Walikota Bontang :

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7
(1) Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
b. kerja sosial; dan/atau
c. tindakan polisional.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat terjadi pelanggaran.

(3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. pembacaan janji patuh protokol kesehatan;
b. aktivitas fisik paling lama 15 (lima belas) menit; dan/atau
c. membersihkan fasilitas umum paling lama 30 (tiga puluh) menit, dengan memakai tanda pelanggar protokol COVID-19.

(4) Aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. sit-up;
b. push-up;
c. lari; dan/atau
d. aktivitas fisik sejenis.
(5) Tindakan polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penahanan sementara selama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(6) Penahanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila pelanggar menolak untuk dikenai sanksi administratif berupa kerja sosial. (*)

More Stories
THR PNS 2021 Lebih Besar dari Tahun Lalu, Cair Mei Ini