Sejarah Rebutan Kekuasaan di 7 Partai Politik di Indonesia

  • Whatsapp
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

REBUTAN kekuasaan hingga terjadi dualisme kepemimpinan, dualisme kepengurusan, dalam sebuah partai politik tidak hanya terjadi di Partai Demokrat. Sebelumnya sudah sering terjadi. Banyak partai politik mengalaminya. Berikut ini konflik di tujuh partai politik yang berujung pada semacam kongres luar biasa hingga melahirkan dualisme kepemimpinan, dualisme kepengurusan. Partai Demokrat, Partai Berkarya, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI.

1. Partai Demokrat

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021 sampai 2025. Penetapan ini dibacakan kader yang telah dipecat dari Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021.

Bacaan Lainnya

Ada dua kandidat yang dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat KLB Sumut, yaitu Moeldoko dan juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Marzuki Alie. Peserta KLB mayoritas memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Sumut. Sedangkan Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021 sampai 2025.

Di hadapan para peserta KLB, Moeldoko menyatakan menerima keputusan kongres yang memilih dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Panglima TNI ini juga mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk bersama-sama berjuang meraih kembali kejayaan Partai Demokrat. Ia berjanji tidak akan ada pihak yang ditinggalkan nantinya.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat pro AHY, Kamhar Lakumani, mengatakan KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu ilegal. Kamhar juga memastikan ketua-ketua DPD dan DPC pemegang suara yang sah, tidak ada yang mengikuti KLB tersebut.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai Moeldoko adalah seorang berdarah dingin dan sangat memalukan karena mendongkel kepemimpinan AHY. SBY juga menyatakan menyesal dulu pernah memberikan jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko.

Penunjukkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut juga direspons keras oleh AHY, yang menyebut Moeldoko sebagai ketum abal-abal versi KLB ilegal.

2. Partai Berkarya
Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto

Partai Berkarya, partai besutan putra Presiden kedua Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Partai yang belum lama lahir ini mengalami dualisme kepengurusan, setelah musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta, yang digelar oleh Presidium Penyelamat Partai.

Munaslub tersebut menjadikan Muchdi PR sebagai ketua umum partai, sedangkan Tommy menjadi ketua dewan pembina. Sebelumnya, Tommy adalah ketua umum, dan Muchdi sebagai wakil ketua dewan pembina.

Di bawah kepemimpinan Muchdi, Partai Berkarya menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, partai tersebut mendukung Prabowo Subianto pada Pemilu 2019.

Ketika Prabowo akhirnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi, Partai Berkarya di bawah Tommy saat itu menyatakan diri sebagai oposisi.

Tak lama setelah Munaslub itu, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Muchdi Pr. Dan Tommy pun menggugat keputusan Menkumham Yasonna Laoly.

Hasilnya, pada 17 Februari 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta, mengabulkan gugatan Tommy atas kepengurusan Partai Berkarya.

3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Wiranto menyatakan mundur dari Ketua Dewan Pembina Partai Hanura saat jumpa pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu 18 Desember 2019.

Pada 2018, Partai Hanura atau Hati Nurani Rakyat, juga dirundung konflik internal. Konflik pertama melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Oesman Sapta Odang alias OSO, dan Daryatmo. Konflik ini memanas setelah OSO sebagai Ketua Umum dipecat oleh Hanura kubu Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding.

Keputusan itu diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub, yang diklaim mendapat restu dari Wiranto.

Konflik kemudian berlanjut, dan terjadi antara OSO dan Wiranto. Kubu Wiranto menolak mengakui OSO sebagai Ketua Umum Hanura yang terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Hanura Tiga, 18 Desember 2019.

Namun akhirnya Wiranto memutuskan mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Muhammad Romahurmuziy akrab disapa Rommy pernah jadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. (Foto: Instagram/M Romahurmuziy)

Pada tahun 2014 terjadi dualisme di Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, setelah Suryadharma Ali yang menjadi tersangka KPK, dipecat sebagai ketua umum oleh pengurus harian DPP PPP.

Kubu Romahurmuziy alias Rommy, menggelar muktamar di Surabaya, dan mengangkat Rommy sebagai Ketua Umum PPP.

Di sisi lain, kubu Suryadharma Ali tak mau kalah, dan menggelar muktamar di Jakarta, yang mengangkat Djan Faridz sebagai Ketua Umum.

Kedua kubu itu pun terus bertarung di ranah hukum. Djan Faridz menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia menang hingga tingkat kasasi, namun kalah di peninjauan kembali.

Perpecahan berlanjut, hingga akhirnya pada 2018 Djan mundur dari jabatan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, dan digantikan oleh Humphrey Djemat.

5. Partai Golongan Karya (Golkar)
Setya Novanto pernah jadi Ketua Umum Partai Golkar

Pada 2014 terjadi dualisme kepengurusan partai Golkar atau Golongan Karya, yang dipimpin Aburizal Bakrie hasil munas Bali, dan Agung Laksono hasil munas Jakarta. Konflik ini dipicu penetapan jadwal munas yang dianggap tidak demokratis.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan kubu Aburizal Bakrie, namun Mahkamah Agung memenangkan kasasi kubu Aburizal.

Dualisme itu berakhir setelah Golkar menggelar Munaslub di Bali pada tahun 2016, yang mengangkat Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar.

Itu bukan pertama kalinya Golkar dihantam konflik internal sejak era reformasi. Perpecahan itu kemudian melahirkan partai-partai baru. Seperti pada 1998, ada dua parpol baru yang terbentuk pasca-munas, yaitu Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan, yang kini menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Kemudian pasca-Munas Golkar 2004, lahir dua parpol lagi, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra bentukan Prabowo Subianto, dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura bentukan Wiranto.

Berikutnya pasca-Munas Golkar 2009, terbentuk organisasi massa Nasional Demokrat, yang telah menjadi Partai NasDem, bentukan Surya Paloh.

6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers terkait hasil sementara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 di Jakarta, Kamis (10/4).

Dualisme kepengurusan di Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, terjadi hingga dua kali. Pertama, pada 2001, ketika Dewan Syuro PKB memberhentikan Matori Abdul Djalil akibat kehadiran dirinya dalam Sidang Istimewa MPR, yang mencopot Gus Dur sebagai presiden.

Muktamar Luar Biasa PKB kemudian mengangkat Alwi Shihab sebagai ketua umum, namun hal itu tidak diakui kubu Matori dan pendukungnya.

Konflik kedua terjadi setelah dipecatnya Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB oleh Dewan Syuro yang diketuai Gus Dur, jelang Pemilu 2009.

Kedua kubu akhirnya menggelar Muktamar Luar Biasa sendiri-sendiri. MLB kubu Muhaimin digelar di Ancol, sedangkan kubu Gus Dur di Parung, Bogor. Dan putusan pengadilan akhirnya menetapkan bahwa kepengurusan PKB yang sah adalah hasil MLB Ancol, yang mengembalikan Muhaimin sebagai ketua umum PKB.

7. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Konflik partai, yang bisa dibilang terbesar hingga kini, adalah konflik yang terjadi di partai berlambang kepala banteng. Dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia atau PDI tahun 1993 di Surabaya, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai ketua umum. Namun, pada Juni 1996, dalam kongres yang disinyalir penuh rekayasa rezim Orde Baru di Medan, Suryadi diangkat menjadi ketua umum PDI.

Pemerintah Orde Baru hanya mengakui PDI versi Suryadi, dan partai tersebut jadi peserta pemilu tahun 1997.

Dualisme itu berujung konflik dan kerusuhan, yang dikenal dengan sebutan Kudatuli, peristiwa berdarah 27 Juli, karena para pendukung Suryadi menyerbu kantor pusat PDI, yang masih diduduki pendukung Megawati.

Walau secara praktis dikudeta Orde Baru sebagai ketua umum parpol, legitimasi politik Megawati meningkat drastis. Setelah Orde Baru tumbang, Megawati mendeklarasikan berdirinya PDI-Perjuangan.

[id|red]

Pos terkait