Rp 16 Miliar Anggaran Dinas Pegawai Paser Dialihkan untuk Korona

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Katsul Wijaya.

ANGGARAN perjalan dinas pegawai Pemkab Paser dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jumlahnya mencapai Rp16 miliar. Ini disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Katsul Wijaya saat rapat bersama DPRD, di kantor Bupati Paser, Selasa (14/4/2020)

Katsul berujar, selain dari pergeseran anggaran perjalanan dinas, sumber dana untuk bantuan tersebut berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada APBD tahun 2019 lalu.

 “Anggaran untuk bantuan atau jaring pengaman sosial ditambahkan dari SILPA tahun lalu,” ujar Katsul. 

Pemkab Paser kata Katsul sebelumnya telah melakukan refocusing APBD tahun 2020 atau upaya memfokuskan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. “Salah satunya dengan menggeser anggaran perjalanan dinas tersebut,” tambah Katsul.

Selain menggeser anggaran perjalanan dinas, sebelumnya Pemkab juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk penanganan COVID-19.

Anggaran tersebut diantaranya untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Dinas Kesehatan dan perbaikan ruang isolasi serta pemenuhan sarana penunjang bagi tenaga medis di RSUD Panglima Sebaya.

Katsul mengatakan perihal ini telah ia sampaikan kepada Bupati dan dia diminta agar segala kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan aturan serta ketentuan yang ada.

Pemda Diminta Pangkas Perjalanan Dinas Minimal 50 Persen

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memangkas anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah minimal 50 persen di tengah wabah virus corona.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/sj Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Beleid itu diteken Tito dan Sri Mulyani pada 9 April 2020 lalu.

Dalam diktum kedua beleid tersebut, selain perjalanan dinas, pemangkasan anggaran belanja barang/jasa cuma ditujukan pada barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor; cetak dan penggandaan; pakaian dinas dan atributnya; pemeliharaan; dan perawatan kendaraan bermotor.

 Kemudian, sewa rumah/gedung/gudang/parkir; sewa alat berat; jasa kantor; jasa konsumsi; tenaga ahli/instruktur/narasumber; uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat; makanan dan minuman serta paket rapat; hingga sosialisasi/pelatihan/kelompok diskusi terfokus yang mengundang banyak orang.

Selain belanja barang/jasa, pemangkasan juga dilakukan pada belanja pegawai. Dalam hal ini, daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan PNS/tunjangan kinerja daerah lebih tinggi dari tunjangan kinerja pusat harus dipangkas menjadi maksimal besaran tunjangan kinerja pusat.

Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan PNS/tunjangan kinerja daerah lebih rendah dari tunjangan kinerja pusat harus disesuaikan sesuai kebutuhan rasionalisasi.

Selanjutnya, pemda juga harus mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan, honorarium pengelola dana BOS, dan/atau pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

Pemda juga harus melakukan rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional; pengadaan mesin dan alat berat; pengadaan tanah; renovasi ruangan/gedung dan perlengkapan perkantoran; pembangunan gedung baru; dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih dimungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Di saat yang sama, pemda juga harus menyesuaikan besaran pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta pendapatan asli daerah (PAD).

Seluruh penyesuaian, pendapatan dan belanja, harus dituangkan dalam laporan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 2 minggu setelah keputusan bersama tersebut diterbitkan.

Apabila pemda mangkir, Menkeu setelah mendapat pertimbangan dari Mendagri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sampai laporan disampaikan.

Bila pemda tidak juga menyerahkan laporan penyesuaian hingga tahun anggaran 2020 berakhir, besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah yang bersangkutan.

“Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” tulis diktum ketigabelas keputusan bersama dua menteri itu. (*)

More Stories
Update Covid-19 Kaltim 17 Mei: 4 Orang Sembuh, 1 Terkonfirmasi Positif