Raker Komisi I dan Disdukcapil: Alat Rekam e-KTP hingga Kendaraan Operasional Sudah Usang

Komisi 1 DPRD Kota Bontang adakan rapat kerja bersama Disdukcapil terkait membahas anggaran 2021( Muhammad Budi Kurniawan/Pranala.co)

PRANALA.CO, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melalui Komisi I, memangil dinas-dinas terkait untuk membahas soal program dan anggaran 2021 mendatang.

Dalam rapat kerja (Raker) tersebut, komisi yang membidangi Hukum, Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat itu memanggil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang, Kalimantan Timur, Senin (28/9/2020).

Ketua Komisi I DPRD Bontang, Muslimin mengatakan, DPRD turut andil dalam mengawasi dan berkoordinasi terkait perencanan anggaran 2021 di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami sebagai mitra pemerintahan terlibat untuk mengawasi dan memerhatikan apa saja kebutuhan Disdukcapil dan OPD lainnya di APBD 2021 mendatang,” jelas Muslimin saat diwawancari Pranala.co usai rapat kerja di lantai II Seketariat DPRD Kota Bontang, Senin (28/9/2020).

Politisi Golkar ini melanjutkan, dalam hal ini DPRD perlu duduk bersama untuk membahas terkait program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Diakuinya penting untuk memperbaiki pelayanan Disdukcapil ke depan.

“Poin-poinnya tadi sudah kami dengar dari Disdukcapil, seperti kendala alat perekam e-KTP sudah tua, dan kendaraan oprasional yang sudah usang,” ungkapnya.

“Saya sarankan kalau perlu memperbarui kendaran. Silahkan dianggarkan, tapi tadi saya lihat biaya perawatan sangat tinggi, jadi kami suruh evaluasi kembali,” imbuhnya.

Selain itu, Muslimin meminta kepada OPD lain jika ada kendaran yang tak digunakan, dapat dialihkan ke dinas yang membutuhkan, seperti Disdukcapil saat ini yang kekurangan kendaran laik.

“Kalau ada kendaran yang ngangur kenapa tidak dipakai, hitung-hitung hemat anggaran, tinggal koordinasi saja ke OPD itu,” ujarnya.

Diketahui anggaran belanja pegawai di Disdukcapil di tahun 2021 mencapai Rp7 miliar lebih. Mengenai anggaran tersebut, Muslimin menanggapi bahwa anggaran itu sebagian tidak bisa diganggu gugat lantaran sudah jadi anggaran rutin. Namun beberapa ada yang harus dievaluasi.

“Dari anggaran segitu tadi saya sudah sampaikan kalau ditinjau kembali mana yang penting dan tidak. Setelah ini kami akan panggil kembali, khususnya juga OPD yang lain,” pungkasnya. (*)

Pewarta: Muhammad Budi Kurniawan

More Stories
Prakiraan Cuaca Bontang Hari Ini, Rabu 8 April 2020