Pusat Data Dikebut di Ibu Kota Baru, Target Operasi 2024

Sejumlah siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

PRANALA.CO – Pemerintah akan membangun tiga pusat data (data center) di Jakarta, Batam, dan Kalimantan Timur sejalan dengan program Satu Data Indonesia. Khusus di Kalimantan Timur, pusat data akan berada di kawasan ibu kota baru.

“Kami akan percepat bangun pusat data pemerintah atau data center yang tempatnya sudah diputuskan,” ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat konferensi pers virtual, Selasa (6/7).

Suharso mengatakan pusat data ini akan segera dibangun dengan target pengoperasian pada 2024 untuk pusat data yang ada di Jakarta. Namun, sejauh ini belum ada penjelasan mengenai proyek pembangunan tersebut, seperti akan dikerjakan oleh siapa, berapa anggarannya, dan lainnya.

Sementara untuk pusat data yang ada di Kalimantan Timur, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi mengatakan pusat data ini akan dibangun secara pararel bersamaan dengan pembangunan kawasan ibu kota negara baru. Harapannya, ketika kawasan sudah bisa beroperasi, maka pusat data ini juga bisa berjalan.

“Ini pararel kita bangun karena pembangunan ibu kota itu ada semua sektor yang dikerjakan, mulai dari fisik sampai macam-macam. Jadi itu secara berbarengan, tidak mesti tunggu (ibu kota baru dibangun dulu),” kata Okto, sapaan akrabnya, pada kesempatan yang sama.

Untuk proses pembangunan pusat data di Kalimantan Timur, Okto mengungkapkan belum tahu juga rincian proyeknya. Sebab, rencana ini berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang baru saja disampaikan ke Kepala Bappenas selaku Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.

Satu Peta

Selain berencana membangun pusat data, Suharso mengatakan program Satu Data Indonesia juga akan diteruskan dengan proyek Satu Peta. Tujuannya, program ini akan menjadi landasan pemetaan target-target pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian.

Nantinya, Satu Peta akan disinergikan dengan Satu Data, sehingga target pembangunan menggunakan basis data dan capaian yang sudah terekam secara terstruktur dan terintegrasi oleh pemerintah. Dengan Satu Peta ini, nantinya berbagai proyek pembangunan bisa terlihat hanya dalam satu sistem.

“Jadi kita bukan hanya dengan peta-peta google yang bisa kita lihat, tapi kita bisa tahu titiknya (proyek) di mana, kilometernya, titik koordinatnya kita tahu semua sehingga itu terbuka,” jelas Suharso.

Lebih lanjut, Suharso mengatakan hasil rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia juga menelurkan beberapa keputusan. Pertama, tata kelola big data terpadu pemerintah.

“Kami menyepakati pembentukan task force di level teknis untuk selanjutnya memperhatikan standar data di setiap macam bantuan pemerintah dan integrasinya, termasuk DTKS. DTKS ini akan kita established dengan basis datanya NIK dan Kemensos nanti akan jadi eksekutor, lalu datanya diupdate terus,” tuturnya.

Kedua, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan mengonsolidasikan integrasi keuangan pusat dan daerah. Ketiga, NIK akan jadi referensi tunggal data kependudukan di Indonesia, sementara NPWP jadi basis tunggal untuk pencatatan usaha.

“Nanti semua kementerian/lembaga pakai referensi ini. NPWP jadi basis data untuk usaha, termasuk bantuan subsidi misal ada bantuan untuk UMKM,” jelasnya.

Keempat, pemerintah akan mempercepat pemberdayaan statistik dan geospasial melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). (*)

More Stories
Bontang Tak Termasuk Daerah Rawan Bencana Geologi