Presiden Jokowi Siap jadi Penerima Pertama Vaksin Covid-19

Ilustrasi obat corona. (iStockphoto/nevodka)

PRANALA.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan Presiden Jokowi siap menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab keraguan publik atas keamanan vaksin tersebut.

“Ada yang bilang ini (vaksin Covid-19) nanti bisa sakit, presidennya dulu disuntik. Kemarin, pak presiden (Jokowi) bilang nanti saya ramai-ramai saja disuntik dengan rakyat,” tegasnya dalam webinar bertajuk “Kerja Bareng Untuk Negeri”, Sabtu (12/12).

Bahkan, kata Menko Luhut, Presiden Jokowi siap saja hari ini juga disuntik vaksin Covid-19. Namun, jika dilakukan dikhawatirkan akan kembali menimbulkan tudingan miring dan melanggar ketentuan yang ada.

“Kalau presiden mau disuntik duluan hari ini juga bisa. Tapi presiden kan tidak mau nanti dibilang mau presiden sendiri duluan atau melanggar aturan. Jadi, semua ingin secara tertib dibuat dalam aturan, itu saja,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menko Luhut meminta masyarakat untuk tidak berburuk sangka terhadap pemerintah dalam upaya pengadaan vaksin asal impor. Menyusul adanya niat baik pemerintah untuk segera menghentikan penyebaran virus memastikan asal China itu.

“Jadi, jangan terus berburuk sangka kepada pemerintah. Presiden Jokowi ingin memberikan yang terbaik, semua kami rancang untuk rakyat Indonesia,” ucap dia.

Jangan Ada Lagi Ramai-Ramai Sampai Buat Klaster Baru

MEKO Luhut turut meminta seluruh pihak agar tidak menyelenggarakan acara yang dapat memancing kerumunan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dimaksudkan untuk menekan penularan virus mematikan asal China itu.

“Sebenarnya sekarang ini sudah bisa relatif bisa kita batasi Covid-19. Tetapi kalau semuanya itu disiplin tidak kumpul-kumpul,” ujar dia.

Menko Luhut menjelaskan, di lokasi kerumunan, risiko penularan virus mematikan asal China itu akan semakin besar. Alhasil akan menghasilkan klaster baru penularan Covid-19.

“Jadi, jangan lagi ada ramai-ramai jemput orang sampai buat klaster baru,” imbuhnya.

Dia juga mendorong kesadaran kepala daerah agar tidak lagi terlibat dalam acara kerumunan orang. Sebab, hal itu berpotensi untuk menyebarkan virus Covid-19.

“Semua pemimpin (daerah) sadar jangan ada kumpul ramai-ramai lagi. Karena itu pasti ada klaster baru, dan dia sudah membuat masalah,” tutupnya.

More Stories
Balikpapan Mulai Terapkan Tarif Swab Test  Rp900 Ribu