Politisi PDI-P Prihatin, Guru Masuk Usulan PPPK Bukan CPNS

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi III DPRD Bontang, Maming

ANGGOTA Komisi III DPRD Bontang, Maming menyampaikan rasa prihatin atas nasib guru di Kota Taman. Betapa tidak, dalam usulan formasi penerimaan CPNS 2021 terdapat 30 usulan guru agama untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Ini harus diperjuangkan bersama. Guru masuk PPPK, kenapa bukan CPNS?” kata Maming dalam rapat kerja bersama BKPSDM Bontang, Senin (1/3).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, profesi guru kurang berprospek jika hanya PPPK. Ia menegaskan pemerintah pusat harus ambil keputusan berdasarkan masukan daerah. Politikus PDI-P itu pun menekankan perlu adanya evaluasi mengenai nasib para guru yang hanya berstatus kontrak.

“Tentu kami prihatin. Tenaga pengajar sangat berperan penting dalam membentuk generasi muda dan membangun kecerdasan sumber daya manusia,” imbuhnya.

Menjawab hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang Sudi Priyanto menyampaikan jika usulan ini belum final. Keputusan masih menunggu dari pusat terkait persetujuan pengajuan formasi penerimaan CPNS 2021.

Setelah keluar persetujuan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), barulah keluar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Sekarang memang masih PPPK, tapi nanti kalau ada seleksi CPNS yang buka, boleh ikut lagi,” sebutnya.

Sebelumnya, Pemkot Bontang melalui BKPSDM mengusulkan 491 formasi CASN 2021. Terdiri dari 156 CPNS yakni tenaga kesehatan 51, dan tenaga teknis 105. Kemudian 335 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Terdiri dari guru agama 30, tenaga kesehatan 67, dan tenaga teknis 80 orang.

 

 

 

[AR|ADS]

Pos terkait