Polemik Revisi UU Pemilu Bagian dari Kontestasi Presiden 2024

  • Whatsapp

DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke depan sangat berpengaruh pada bursa calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Tidak mengherankan kata Adi, apabila sikap partai-partai di DPR terpecah mengenai revisi UU Pemilu.

Hal ini dikarenakan perubahan UU No. 7/2017 tentang Pemilu dan UU No. 10/2016 tentang Pilkada berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkada mendatang. Karenanya Adi menilai, polemik revisi UU Pemilu justru bukan mengarah pada hal yang substansial untuk perbaikan kualitas demokrasi, melainkan hanya sebatas kepentingan partai.

Bacaan Lainnya

“Karenanya, kalau nanti ada revisi, harus dikawal. Karena kepentingan partai seringkali berbeda dengan keinginan rakyat,” katanya kepada Lokadata.id.

Adi melihat, perpecahan fraksi di DPR yang terjadi saat ini justru lebih kental muatan politik praktis terkait untung rugi menjelang Pilpres 2024. Karenanya, ia menilai, sikap saling berseberangan antar partai politik (parpol) sebagai manuver dalam meraih atau mempertahankan kekuasaan pada pemerintahan.

Menurut dia, bagi partai koalisi, penolakan revisi UU Pemilu jelas lebih menguntungkan karena akan ada banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023. Dengan tidak adanya Pilkada, maka jabatan tersebut akan dipegang oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) yang diangkat oleh Mendagri.

Sementara bagi oposisi, hal ini akan menyulitkan kans kepala daerah yang selama ini digadang-gadang bisa maju pada Pilpres 2024, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memang pilihan Nasdem yang masuk dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo.

Namun, publik sudah sejak Juli 2019 mencium ada friksi kecil antara Surya Paloh dengan PDIP. Itu sebabnya, Nasdem memilih prorevisi UU Pemilu, berseberangan jalan dengan koalisi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang sudah dua kali menjabat jadi pilkada 2023 atau 2024 tidak ada bedanya.

“Kalau 2022 atau 2023 kalau tidak ada pilkada, yang jadi korban politik, dalam tanda kutip, adalah kepala daerah yang selama ini selalu dikaitkan dengan pilpres, Anies, dan Ridwan Kamil. Mereka akan jadi korban dari sebuah yang tidak menguntungkan,” kata Adi. Dalam beberapa survei, nama keduanya, bersama Ganjar berada di posisi atas.

Adi mengatakan, ketiga nama tersebut akan sulit maju pada Pilpres 2024 jika mereka tak lagi menjabat gubernur. Lantaran mereka akan kehilangan momentum dan pengaruh karena tak lagi memiliki panggung politik.

Menurutnya, tanpa panggung politik atau jabatan strategis pada pemerintahan, mereka butuh usaha ekstra bagi mereka untuk menjaga stamina politiknya. Salah satu cara agar dapat menjaga stamina politik tersebut, kata Adi, mereka harus punya posisi lain yang bisa menjaga popularitas dan elektabilitasnya.

Adi memperkirakan, tanpa nama-nama kepala daerah yang menonjol itu, bursa capres 2024 akan diisi orang-orang baru. Dia menduga nama-nama itu bisa jadi dari menteri atau ketua umum partai politik. “Sebab mereka masih menjabat, sehingga memiliki panggung dan spotlight,” katanya.

Kendati demikian, terlepas dari kepentingan politik Pilpres 2024, Adi mengatakan pilkada semestinya digelar pada 2022 dan 2023 demi perbaikan kualitas demokrasi. Menurut dia, normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023 perlu untuk menghindari besarnya beban penyelenggaraan pemilu serentak pada 2024.

“Untuk menghindari pilkada serentak nasional 2024 yang akan begitu padat. Tentu stamina penyelenggara akan terkuras, publik juga akan jenuh karena sepanjang 2024 akan banyak kampanye pemilu, pilkada, dan pilpres,” katanya.

Selain itu, Adi mengatakan Pilkada 2022 dan 2023 juga demi menghindari adanya berbagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang ditunjuk menteri dalam negeri yang mewakili kepentingan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi langsung pascareformasi 1998.

“Secara demokrasi jangan sampai ada kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena demokrasi kita langsung, bukan seperti Orde Baru, ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.

Alasan tak ada pilkada langsung pada 2022 dan 2023 demi pemilihan serentak 2024 menurutnya patut dipertanyakan. Jika pilkada tetap digelar 2022 dan 2023, kata Adi, tak ada salahnya jadwal pilkada serentak diundur menjadi 2027, sebagaimana dulu dirancang berdasarkan UU No. 8/2015.

Pemilu serentak berimplikasi besar

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan, perbedaan sikap politik antarpartai di DPR terkait UU Pemilu, dengan adanya fraksi yang mendorong revisi UU Pemilu dan ada yang menolaknya, sebagai sikap yang wajar saja terjadi.

Ia menambahkan pihak yang merasa lebih diuntungkan jika UU Pemilu dipertahankan, tentu akan berusaha menolak revisi. Sebaliknya, pihak yang merasa dirugikan jika UU dipertahankan, akan terus berusaha mendorong revisi.

“Termasuk di dalamnya adalah para pihak yang melihat prospek keuntungan politik lebih besar jika pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023,” katanya kepada Lokadata.id.

Di samping itu, Sirojudin berpendapat pelaksanaan pemilu secara serentak ini akan memiliki implikasi yang sangat besar. “Pertama, secara teknis, pelaksanaannya akan sangat rumit dan berat. Ini membutuhkan organisasi penyelenggara yang sangat besar dan berlapis,” kata dia.

Kedua, pemilu serentak juga berpotensi mengakumulasi konflik politik dalam satu waktu. Pemilu pada dasarnya adalah mekanisme demokratis untuk penyelesaian konflik kepentingan antarberbagai pihak. Jika itu dilakukan pada waktu bersamaan, menurut Sirojudin, bisa menimbulkan tekanan sangat besar terhadap tatanan sosial-politik masyarakat yang sangat rentan konflik.

Implikasi selanjutnya, kata dia, akan ada banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. “Maka akan ada banyak daerah yang dipimpin pelaksana tugas yang ditunjuk pemerintah. Tidak ada pemimpin definitif yang dipilih rakyat,” kata Sirojudin.

Sementara, jika revisi UU Pemilu diterima, maka akan terbuka kembali peluang negosiasi ulang mengenai jadwal pemilu serentak. Salah satunya, pelaksanaan Pilkada dinormalkan dan kembali dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Sementara itu, pemilu dan pilpres tetap pada 2024.

Hal ini, kata Sirojudin bisa memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut antara lain, potensi penumpukan pilkada yang sangat berisiko dari sisi penyelenggaraan dan dari sisi keamanan, dapat dicegah. Demikian juga kekosongan pemimpin daerah pilihan rakyat dapat dihindari.

 

 

 

[red]

Pos terkait