Pilkada Serentak Hampir Dipastikan Batal, Ini Opsi-Opsinya

oleh -
Ilustrasi seorang warga memasukan surat suara. (Net)

KOMISI II DPR menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3). Hasilnya, DPR menyepakati usulan penundaan pilkada serentak 2020.

Sepakat pilkada ditunda,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi, Senin (30/3).

Penundaan pelaksanaan pilkada tersebut meliputi tahapan Pilkada Serentak 2020, baik yang belum selesai, maupun yang belum dapat dilaksanakan, termasuk tahapan pemungutan suara. Terkait sampai kapan pilkada serentak ditunda, Arwani mengatakan nantinya akan dibicarakan lebih lanjut.

“Nanti akan diputuskan oleh KPU, Pemerintah, DPR. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan pendemi Covid-19 ini akan berakhir,” tuturnya.

Arwani mengungkapkan, Komisi II DPR meminta kepada pemerintah agar segera menyiapkan payung hukum dalam bentuk Perppu. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya Yaqut Cholil Qoumas. “Mekanismenya (penundaan) akan menggunakan Perppu,” ujar Yaqut.

Terkait sampai kapan penundaannya, Yaqut mengungkapkan hal itu akan dibicarakan lebih lanjut. Namun ia menilai penundaan paling logis dilakukan hingga tahun depan.

“Antara Juni-September (2021), tergantung perkembangan penanganan wabah Covid-19,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan tidak ada satu pun fraksi yang menolak penundaan tersebut. Prinsipnya semua fraksi setuju untuk menunda pelaksanaan pilkada. “Semua setuju kita semua konsentrasi dan fokus menghadapi pandemi,” ucap politikus PKB itu.

Terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengonfirmasi kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tak bisa dilaksanakan pada tahun ini.

Namun, KPU RI menyampaikan tiga opsi waktu hari pemungutan suara ketika pilkada serentak ditunda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI.

“Namun yang sudah mulai mengerucut bahwa tampaknya Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3) usai menghadiri RDP.

RDP dihadiri Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Plt Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad. KPU menyampaikan tiga opsi penundaan Pilkada 2020.

Opsi pertama, penundaan Pilkada hingga 9 Desember 2020. Sebab, penundaan tahapan pilkada akan berlangsung selama tiga bulan, mengikuti status masa tanggap darurat bencana Covid-19 hingga 29 Mei 2020.

Opsi kedua, Pilkada 2020 dilakukan pada 17 Maret 2021. Opsi ketiga, penundaan pilkada selama satu tahun sehingga pemungutan suara dilaksanakan pada 29 September 2021.

Menurut Pramono, semua pihak yang hadir pada prinsipnya menyetujui pilkada serentak 2020 di 270 daerah ditunda. Akan tetapi, belum sampai kesimpulan waktu penundaan dan penetapan hari pemungutan suara.

Pramono menilai, pendapat mengerucut ke opsi penundaan pilkada hingga 2021. Keputusan kapan waktu pemungutan suara akan didiskusikan kembali dalam pertemuan berikutnya antara KPU, pemerintah, dan DPR RI.

Selain itu, kata Pramono, semua pihak sepakat penundaan Pilkada 2020 perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Sebab, dalam situasi di tengah pandemi Covid-19, revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak memungkinkan.

“Sebab memerlukan rapat-rapat pembahasan oleh Komisi II DPR secara intensif. Padahal ada aturan social distancing,” kata Pramono.

Kemudian, dalam RDP itu juga menyepakati, anggaran pilkada yang blm dipakai perlu direalokasi oleh pemerintah daerah masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19. Pramono menturkan, semua sepakat, penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibandingkan kontestasi politik.

Anggaran Pilkada Diminta Direalokasi ke Penanganan Covid-19

Komisi II DPR RI menyepakati usulan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. DPR RI juga meminta kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak merealokasi dana Pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19 atau virus corona.

Kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dalam pesan tertulis, Senin (30/3). RDP juga menyepakati bahwa anggaran pilkada yang belum dipakai perlu direalokasi oleh pemerintah daerah masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19.

“Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” ujarnya.

Pramono berkata, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang belum dipergunakan KPU, Bawaslu, maupun aparat keamanan TNI/Polri akan direalokasi untuk penanganan Covid-19. Anggaran yang belum dicairkan masing-masing pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati sebelumnya.

Namun, Pramono belum memastikan besaran dana penyelenggaraan pilkada akan tetap sama seperti yang ada di NPHD. Pramono menuturkan, hal-hal yang lebih detail soal anggaran pilkada akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mendagri (Permendagri).

“Hal-hal yang lebih detail soal anggaran nanti akan diatur lebih lanjut dalam permendagri,” katanya.

Sedianya Pilkada 2020 yang diselenggarakan secara serentak di 270 daerah akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Akan tetapi, akibat meningkatnya kasus virus corona di Indonesia, pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu sepakat menunda Pilkada 2020. ***

No More Posts Available.

No more pages to load.