KPU Samarinda, Kalimantan Timur, mengusulkan tambahan dana Rp 17 miliar untuk beli alat pelindung diri ( APD) kepada Pemkot Samarinda.
Usulan dana tersebut digunakan untuk pengadaan sejumlah APD bagi petugas penyelenggara yang melaksanakan tahapan Pilkada 2020. Namun, nilai usulan dirasionalisasi Pemkot Samarinda menjadi Rp 8,1 miliar.
“Hitungan KPU ada Rp 17 miliar buat APD. Tapi setelah dirasionalisasi dengan kondisi Covid-19 yang ada. Sehingga terakomodasi Rp 8,1 miliar,” ungkap Komisioner KPU Samarinda Dwi Haryono, Senin (22/6)
Nilai hibah untuk pembelian APD senilai Rp 8,1 miliar akhirnya disepakati oleh Pemkot bersama KPU Samarinda melalui berita acara kesepakatan. “Tapi belum dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” ungkapnya.
Dwi mengatakan, angka tersebut bagi KPU tak masalah. Karena, timnya selalu koordinasi dengan tim gugus tugas Covid-19 untuk pengadaan APD.
Sebelumnya, KPU Samarinda juga melaporkan revisi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Samarinda tahun 2020 yang sempat mengalami penundaan.
“Adanya pandemi ini tentu mengubah beberapa agenda atau tahapan yang sebelumnya telah dilaksanakan, baik pengurangan maupun penambahan anggaran,” terang Dwi, Jumat (19/6/2020).
Ia mengatakan sebelumnya KPU Samarinda telah menghemat anggaran sekitar Rp 4 miliar, namun ternyata kebutuhan Pilkada di tengah pandemi ini lebih dari Rp 4 miliar.
Disebabkan adanya penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak masuk dalam anggaran sebelumnya. Kurangnya anggaran tersebut di luar dari APD saja sebesar Rp 5,1 miliar yang diajukan.
“Untuk anggaran APD dan seperti tes Covid-19 itu sebesar Rp 8,1 miliar yang telah kami ajukan kepada Pemerintah Kota Samarinda. Memang sudah disetujui namun belum dicairkan karena masih belum ada kepastian apakah ini tugas KPU atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Samarinda,” tutup Dwi.
Diketahui, saat ini KPU Samarinda sudah melanjutkan tahapan Pilkada yang sebelumnya tertunda karena Covid-19. Setelah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS), tahapan akan dilanjutkan dengan pemutakhiran data pemilih, verfikasi faktual calon perorangan dan sosialisasi Pilkada guna meningkatkan partisipasi pemilih.
Menurut Dwi, jumlah petugas kepemiluan yang terlibat dalam Pilkada Samarinda tahun ini berkisar 20.000 orang. (*)
Discussion about this post