Penanganan Karhutla di Samarinda Hanya Andalkan APBD

  • Whatsapp
Anggota TNI dan petugas BPBD saat memadamkan kebakaran lahan di Samarinda.

PRANALA.CO – Musibah kebakaran, banjir hingga tanah longsor menjadi bencana kerap terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terkhusus bencana kebakaran non permukiman penanganannya berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Namun Kota Tepian hanya memiliki hutan lingkungan, sehingga jarang ditemukan bencana Karhutla.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik, BPBD Samarinda, Ifran mengatakan, untuk penanganan karhutla pemerintah pusat biasanya menyediakan Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBHR) untuk daerah yang memiliki luasan hutannya masih cukup luas.

Bacaan Lainnya

Di Samarinda saat ini sudah tidak memiliki hutan. Yang ada hanyalah semak belukar, rawa, bukit yang yang ditumbuhi tanaman dengan luasan sedang.

“Untuk Samarinda tidak pernah dapat dana DBHR itu. Dan di Kaltim sendiri hanya beberapa saja yang dapat,” kata Ifran, belum lama ini mengutip siberindo.co.

Lantaran hanya memiliki hutan lingkungan jika terjadi kebakaran lahan maka penanganan hanya menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda saja.

“Karena kita hanya punya lahan permukiman saja. Meski dimikian jika terjadi kebakaran lahan yang memerlukan penanganan kami akan tetap turun ke lapangan,” sebutnya.

Dibeberkan Ifran, Berau dan Penajam menjadi salah satu daerah yang mendapatkan DBHR untuk penanganan Karhutla, pasalnya pada daerah tersebut memiliki hutan khusus dengan luasan yang sangat besar.
“Samarinda dan Balikpapan tidak dapat,” ungkapnya.

Namun secara khusus tak dianggarkan pada APBD Samrinda lantaran penanganan tersebut, pihaknya juga dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) dan Penyelamatan Kota Samarinda, serta Dinas Kehutanan Kaltim.

“Pemadaman sudah menjadi kerja kami dan dibantu juga sama instansi lain,” ujar Ifran.

Termasuk dalam komponen APBD terdapat Belanja Tak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk penanganan kebencanaan, pada APBD 2021 BTT itu memiliki besaran Rp 50 miliar terbagi menjadi dua kebutuhan, yaitu Penanganan Covid-19 Rp 40 miliar dan kebencanaan lainnya Rp 10 miliar, namun besaran untuk penanganan bencana itu dapat digunakan saat status tanggap darurat.

“Seperti banjir, yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat itu bisa dibuat status tanggap darurat,” tandasnya. **

Pos terkait