BONTANG, Pranala.co – Profesi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama ini dikenal memiliki peran vital dalam dunia industri dan konstruksi. Namun di balik pentingnya fungsi tersebut, peluang kerja di bidang ini dinilai masih terbatas.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Bontang Bidang Sumber Daya Manusia, Frans Micha, mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga K3 dalam satu proyek umumnya relatif kecil. Dalam banyak proyek, hanya satu orang yang ditugaskan untuk mengawasi keselamatan kerja.
“Dalam proyek jalan, misalnya, biasanya hanya ada satu tenaga K3. Berbeda dengan pekerja lain seperti tukang, operator, atau welder yang jumlahnya bisa lebih banyak,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Frans menegaskan, keterbatasan jumlah tenaga K3 bukan karena profesi ini kurang penting. Sebaliknya, peran K3 sangat krusial dalam memastikan standar keselamatan kerja dipatuhi di lapangan.
Tenaga K3 bertanggung jawab mengawasi penggunaan alat pelindung diri (APD), mengidentifikasi potensi bahaya, serta memastikan prosedur keselamatan diterapkan secara konsisten.
Meski jumlah kebutuhan terbatas, peluang kerja K3 tetap terbuka, terutama melalui proyek-proyek pemerintah. Frans menilai pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menjadi salah satu solusi untuk menyerap tenaga kerja K3.
“APBD menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Setiap tahun ada anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan gedung. Semua itu membutuhkan tenaga kerja, termasuk K3,” jelasnya.
Ia menyebut, dalam satu tahun pemerintah dapat menjalankan ratusan paket pekerjaan. Setiap proyek tersebut secara regulasi mewajibkan kehadiran tenaga K3.
Namun, Frans menilai masih terdapat kendala dalam penyerapan tenaga kerja K3, salah satunya terkait minimnya koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi profesi.
Ia mendorong adanya kerja sama formal, seperti nota kesepahaman (MoU), untuk memastikan tenaga kerja bersertifikat dapat tersalurkan secara optimal ke proyek-proyek yang tersedia.
“Jangan hanya fokus mencetak sertifikat. Harus ada langkah konkret agar tenaga K3 benar-benar terserap di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, kesesuaian kompetensi juga menjadi perhatian. Dalam sektor konstruksi, misalnya, yang dibutuhkan adalah tenaga K3 konstruksi, bukan hanya K3 umum.
Penyesuaian ini dinilai penting agar tenaga kerja yang tersedia dapat langsung memenuhi kebutuhan proyek di lapangan.
Fransmicha juga mengingatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan memiliki dampak luas. Tingginya angka pengangguran berpotensi memicu masalah sosial seperti kemiskinan hingga kriminalitas.
“Pengangguran berkorelasi dengan berbagai persoalan sosial. Karena itu, perlu solusi yang terintegrasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Kadin, DPR, dan organisasi profesi untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan peluang yang tersedia.
“Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tenaga kerja kita banyak, proyek juga ada. Tinggal bagaimana menghubungkan keduanya,” tegas dia. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
