Pranala.co, BALIKPAPAN — Kabar menggembirakan datang dari Kalimantan Timur (Kaltim). Indeks Reformasi Birokrasi (RB) provinsi ini melonjak tajam dalam dua tahun terakhir. Dari sebelumnya 73,81 di tahun 2023 (predikat B), kini naik menjadi 86,31 di tahun 2024 dan menyandang predikat A.
Peningkatan ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang digelar Kementerian PANRB dan Kemendagri, Kamis (10/7/2025). Kegiatan berlangsung di Aula RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan.
Mewakili Sekprov Kaltim, Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati mengaku bangga atas capaian tersebut.
“Ini lompatan besar. Dua tahun, naik lebih dari 12 poin. Terima kasih untuk semua tim reformasi birokrasi di provinsi dan kabupaten/kota,” ucap Ismiati.
Namun, ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan semata soal angka atau predikat. Yang terpenting, katanya, adalah dampaknya ke masyarakat.
“RB ini bukan sekadar nilai di atas kertas. Tujuannya agar pelayanan publik makin cepat, makin mudah, dan makin dirasakan manfaatnya oleh warga.”
Peralihan Menuju Desain Baru Reformasi Nasional
Sementara itu, Asisten Deputi Kemenpan RB, Agus Uji Hantara, menyebut bahwa Kaltim telah berada di jalur yang benar. Periode 2023–2024, menurutnya, menjadi momen penting dalam perjalanan reformasi birokrasi nasional.
“Kita sedang bersiap menuju fase baru. Desain lama RB 2010–2025 akan segera berakhir. Saat ini kami menunggu Perpres baru untuk desain selanjutnya.”
Agus juga mengingatkan bahwa RB kini sudah masuk dalam prioritas nasional ke-7 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Artinya, RB bukan agenda pelengkap. Ini agenda strategis yang harus didukung penuh oleh semua pihak—terutama soal sinergi perencanaan dan anggaran.”
Ia berharap, mulai tahun 2025 mendatang, seluruh pelaksanaan reformasi birokrasi—baik di pusat maupun daerah—selaras dengan RPJMD dan rencana pembangunan lainnya.
“Kalau perencanaannya tepat, anggarannya mendukung, dan pelaksanaannya disiplin, dampaknya pasti terasa. Bukan hanya untuk ASN, tapi juga langsung menyentuh masyarakat,” pungkas Agus.
Rapat ini juga menjadi ruang diskusi terbuka antara tim reformasi di daerah dengan para narasumber nasional. Harapannya, pemahaman yang sama soal arah dan tujuan reformasi birokrasi bisa menjadi pegangan seluruh daerah untuk bergerak serempak.
