Pranala.co, SAMARINDA – Akses pendidikan kini semakin terbuka bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui program Sekolah Rakyat, mereka yang sebelumnya putus sekolah mendapat peluang untuk kembali belajar secara gratis.
Program ini tidak sekadar menawarkan pelajaran akademik. Di dalamnya juga ditanamkan pendidikan karakter, jiwa wirausaha, serta penguatan spiritual. Tujuannya jelas: membekali generasi muda agar mampu keluar dari jerat kemiskinan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kaltim, Achmad Rasyidi, menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif langsung Presiden. Sasarannya adalah anak-anak yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama kelompok desil 1 dan 2 atau kategori termiskin.
“Program Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak yang sudah tidak terdaftar di Dapodik alias putus sekolah. Semua fasilitas gratis, mulai seragam, perlengkapan sekolah, hingga makanan,” ujar Rasyidi dalam dialog publika kesiapan Sekolah Rakyat tahap 1C di Kaltim, Senin (15/9/2025).
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat di Kaltim berjalan di Samarinda. Ada tiga titik lokasi, yakni SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
Tak hanya kelas, program ini juga menyiapkan asrama lengkap dengan wali asrama, petugas keamanan, serta CCTV yang terhubung langsung ke kementerian pusat. Semua demi memastikan kenyamanan dan keamanan siswa.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan pada 30 September 2025. Jadwal ini sedikit mundur karena masih ada persiapan sarana fisik, seperti bantal, selimut, dan perlengkapan asrama lainnya.
Hingga kini, proses pendaftaran terus berjalan. Di SMA Negeri 16, satu rombongan belajar (rombel) sudah terisi 24 siswa, hanya kurang satu untuk kuota penuh.
Di tingkat SD, baru 19 anak mendaftar dari total kuota 50 orang. Artinya, masih ada 31 kursi kosong. Sementara BPVP, rombel SMA dan SMP sudah penuh, sementara rombel SD masih membutuhkan tambahan peserta.
“Jika ada informasi dari masyarakat tentang anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, kami akan segera lakukan verifikasi dan validasi,” tegas Rasyidi.
Tak hanya Samarinda, beberapa daerah lain juga siap menjalankan program ini. Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan Kota Bontang sudah mengajukan proposal ke kementerian. Mereka tinggal menunggu validasi serta peninjauan lapangan.
Sekolah Rakyat diharapkan jadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pendidikan gratis dan pendampingan penuh, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa meraih kesempatan hidup yang lebih baik.
“Program ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan kerja sama semua pihak, kita bisa membantu anak-anak Indonesia meraih masa depan yang lebih cerah,” tutup Rasyidi. (DIAS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
