Pranala.co, BONTANG – Pemangkasan dana transfer pusat dari Rp1,299 triliun menjadi hanya Rp377 miliar membuat keuangan Kota Bontang tahun depan cukup menantang. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) menegaskan sejumlah pos anggaran wajib tetap aman dan tidak bisa dikurangi.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan belanja pegawai akan tetap dijaga. Selain itu, alokasi pendidikan minimal 20 persen, kesehatan minimal 10 persen, serta belanja publik minimal 25 persen juga wajib dipenuhi sesuai aturan.
“Kalau pos-pos itu berkurang, bisa jadi temuan BPK. Karena enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) memang harus dipenuhi,” kata Agus saat ditemui di Pendopo Wali Kota, Kamis (25/9/2025).
Pemkot menargetkan APBD 2026 sebesar Rp2,8 triliun. Namun angka ini masih bersifat asumsi. Pemerintah masih menunggu hitungan ulang dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida).
“Mudah-mudahan tetap di atas Rp2 triliun. Kalau di atas, artinya kondisi masih stabil dan semua program bisa berjalan,” jelas Agus.
Agus menegaskan penyesuaian anggaran bukan berarti memangkas sektor wajib. Yang dilakukan Pemkot adalah mengatur ulang program prioritas lain agar tetap sejalan dengan visi-misi wali kota.
“Prinsipnya, prioritas utama wali kota tetap kita penuhi meski bertahap. Kita susun dulu formulasi dan struktur program berdasarkan usulan OPD, baru disampaikan ke pusat,” tambahnya.
Meski tantangan keuangan cukup berat, Agus tetap optimistis APBD Bontang akan sehat. Ia yakin pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan.
“Doakan saja yang terbaik buat Kota Bontang. Kami akan berupaya menjaga agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan utama,” harap Wawali Bontang, Agus Haris. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
