Pranala.co, BALIKPAPAN – Pemerintah daerah diminta lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Program yang langsung menyentuh rakyat harus diprioritaskan dibanding kegiatan seremonial.
Arahan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi nasional secara daring bersama kepala daerah se-Indonesia, Selasa (2/9/2025).
Langkah ini menjadi respons atas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang belakangan banyak menyita perhatian.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan ada delapan langkah strategis yang ditegaskan Mendagri.
Pertama, memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kedua, membangun komunikasi aktif dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Pemerintah daerah diminta segera duduk bersama dengan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berpengaruh untuk mendinginkan situasi,” kata Bagus.
Selain dialog, lanjut Bagus, pendekatan spiritual juga diminta dihadirkan. Misalnya melalui doa bersama atau istigasah lintas elemen masyarakat.
Dari sisi ekonomi, Mendagri menekankan perlunya memperluas bantuan sosial dan mengintensifkan gerakan pasar murah. Harapannya, masyarakat tetap terbantu di tengah tekanan ekonomi.
Mendagri juga mengingatkan agar kegiatan seremonial tidak berlebihan. Termasuk acara pribadi yang dinilai bisa ditunda atau dibuat sederhana.
“Penekanan utama Mendagri adalah pada kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tegas Bagus.
Arahan lainnya juga menyentil gaya hidup pejabat. Mendagri meminta pejabat dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan (flexing) di tengah kesulitan masyarakat.
Selain itu, perjalanan ke luar negeri diminta untuk ditunda, terutama bagi kepala daerah di wilayah rawan. Mereka diharapkan tetap berada di daerah untuk memastikan kendali situasi.
Bagus menilai arahan ini bisa menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah. Tujuannya mempererat kedekatan pemerintah dengan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
“Arahan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan empati dan kepekaan sosial,” tutupnya. (SR)
