Memetakan Kerawanan Pemilihan 2024, Bawaslu Kaltim Siapkan Strategi Pencegahan
Bawaslu Kaltim melaksanakan Rapat kerja teknis yang berlangsung mulai 18 hingga 22 Juni 2024 di BalikpapanBALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu Kaltim mengambil langkah strategis dengan melakukan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) untuk memastikan kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang bersih dan berintegritas.
Rapat kerja teknis yang berlangsung mulai 18 hingga 22 Juni 2024 di Balikpapan menjadi panggung utama untuk menyusun langkah antisipasi terhadap potensi pelanggaran.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, menegaskan pentingnya pemetaan IKP sebagai landasan strategi pencegahan.
“Kami berharap pemetaan IKP ini dapat menjadi bahan penyusunan strategi pencegahan dan sebagai langkah awal untuk membaca potensi pelanggaran di Kaltim,” ujarnya.
Pemetaan ini tidak hanya menjadi panduan strategis untuk Bawaslu Kaltim, tetapi juga merupakan upaya konkret untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pilkada mendatang. Danny Bunga, anggota Bawaslu Provinsi Kaltim, menekankan perlunya maksimalisasi pemetaan IKP sebagai langkah antisipasi di tingkat kabupaten/kota.
“Meskipun terdapat jadwal penting seperti penghitungan surat suara ulang (PSSU) pada 26 Juni dan penetapan pada Juli, pengawasan harus tetap melekat dan menyeluruh,” tambahnya.
Rapat kerja teknis ini bukan hanya sekadar pertemuan rutin, melainkan bagian integral dari komitmen Bawaslu Kaltim memastikan proses demokrasi yang adil dan bebas dari pelanggaran.
Dengan kerja keras dan dedikasi, Bawaslu Kaltim yakin dapat menciptakan Pilkada 2024 yang transparan dan berkualitas.
Kepatuhan Terhadap Standar Demokrasi
Pemetaan IKP tidak hanya berfungsi sebagai alat strategis, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi potensi pelanggaran di Kaltim.
Keberadaan para pemangku kepentingan, termasuk anggota Bawaslu Kaltim seperti Athanasius Andri Purwanta, juga memperkuat komitmen untuk mempertahankan integritas proses demokrasi di daerah.
Dengan memasuki tahapan krusial menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan bupati, wakil bupati, dan wali kota pada 27 November 2024, Bawaslu Kaltim siap melangkah maju dalam mengawal proses yang bersih dan berintegritas.
“Kami berharap, dengan upaya bersama dan dukungan semua pihak, Pilkada kali ini akan menjadi contoh kepatuhan terhadap standar demokrasi,” tandas Danny. (*)
*) Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar