Kutim Tambah Anggaran Tangani Pandemi Corona jadi Rp 40 Miliar

Bupati Kutim, Ismunandar menggelar rapat koordinasi lintas OPD terkait penanganan Corona di Ruang Bapenda, Senin (30/3) (Ist)

ANGGARAN penanganan Covid-19 di Kutai Timur ditambah. Semula hanya Rp 4 miliar menjadi Rp 40 miliar. Anggaran ini akan dibagi dalam berbagai pos. Seperti, anggaran penanganan medis hingga penanganan masalah dampak sosial akibat terpapar Corona.

Keputusan ini didapat usai rapat koordinasi penanganan corona di ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Senin (30/3). Rapat ini dipimpin langsung Bupati Kutim Ismunandar, bersama Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Sekda Kutim Irawansyah dan seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kutim, termasuk Kejari Kutim Setiyowati.  

“Rapat kali ini, kami bahas anggaran penanganan  virus corona, termasuk dampak sosialnya, terutama masalah ekonomi masyarakat,” sebut Ismunandar.

Lanjut Ismu, anggaran ini terbagi-bagi, sesuai dengan pos penugasan. Misalnya di Dinas Kesehatan, terkait dengan penanganan pasien. Sementara untuk masalah sosialnya, dibebankan penanganan pada Dinas Sosial.

Untuk Dinas Sosial ini,  diperkirakan akan memakan biaya sekira Rp20 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan sembako bagi warga miskin, yang memang kehilangan pendapatan akibat COVID-19. Misalnya, penjual pentol, yang kini tidak bisa jualan karena pembatasan warga  keluar rumah.

“Buruh Bangunan juga yang kehilangan pekerjaan akibat pembatasan keluar rumah,  nelayan dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, yang memang menerima dampak kehilangan pendapatan akibat wabah ini. Dana ini, untuk pembiayaan sekitar empat bulan,” sambungnya.

Ismu berujar meskipun ada  peningkatan anggaran, namun dipastikan belum berdampak besar bagi program Pemkab Kutim. Sebab, anggaran ini memang anggaran di OPD, yang akhirnya dimaksimalkan. Misalnya, anggaran pada Dinas Kesehatan yang memiliki beberapa item kemudian difokuskan untuk penanganan corona. Termasuk penggunaan anggaran tak terduga milik Pemkab Kutim.

Termasuk penggunaan anggaran dana DAK, yang memang diperbolehkan pemerintah pusat untuk digunakan dalam penanggulangan wabah Virus Corona. Bahkan DD, juga bisa untuk penanganan Corona. Sehingga tidak banyak menimbulkan pergeseran anggaran untuk menutupi anggaran tersebut. ***

More Stories
Kepala Lembaga Eijkman: Covid-19 Bukan Penyakit Aib