Kemendagri: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Tahun Depan

oleh -

DIRJEN Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyebut persiapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 2022. Bahtiar mengatakan, UU Pemilu menyebutkan perlu 20 bulan untuk menyiapkan tahapan.

Oleh karena itu, jika pemilu digelar sekitar Maret 2024, tahapan akan digelar sekitar Juli atau Agustus 2022.

“Pemilu 2024 misal bulan 4 bulan 3 kita laksanakan kalau kita tarik praktis sebenarnya tahun depan bulan Juli bulan Agustus, itu sebenarnya tahapan Pemilu sudah kita mulai,” ujar Bahtiar dalam diskusi, Jakarta, Sabtu (13/3/2021).

Bahtiar mengatakan, pemerintah sudah harus menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 pada tahun depan. Dia menilai KPU juga harus menyiapkan berbagai hal untuk 2024.

Menurut dia, ini merupakan momentum positif untuk menyiapkan segalanya. Jangan sampai terjadi pengalaman sebelumnya, seperti Silon dan e-Rekap misalnya yang justru bikin masalah yang tidak perlu.

Ditambah, Pemilu ini disarankan lebih disederhanakan. Bahtiar mengatakan, Pemilu di Indonesia terlalu banyak formulir. Seharusnya bisa dipangkas agar tidak terlalu memakan waktu.

“Kenapa hal seperti ini tidak disederhanakan sehingga tak sita waktu terlalu banyak yang tidak substantif,” ujar Bahtiar.

Dia juga membantah argumen kekhawatiran akan muncul korban meninggal petugas KPPS seperti Pemilu 2019. Sebab berkaca pada Pilkada 2020 yang dianggap lebih berbahaya karena digelar di tengah pandemi, dinyatakan berhasil dan tidak memakan korban.

“Argumen banyak meninggal misalnya. Sekarang argumen itu terbantahkan dengan Pilkada 2020. Itu 2020 jauh lebih berbahaya karena nyata-nyata kita melaksanakan di saat pandemi,” katanya.

Justru Pilkada 2020 kemarin bisa menjadi pelajaran menghadapi Pilkada serentak 2024 yang digelar di tahun yang sama dengan Pemilu. Mencegah terjadinya bencana kesehatan saat Pemilu, bisa disiagakan tenaga kesehatan untuk mendampingi penyelenggara.

“Jadi praktik 2020 sebenarnya kita bisa menjadi contoh untuk menangani hal masalah soal kesehatan tadi itu. Termasuk ke depan kita pikirkan bagai proses seleksi penyelenggara ad hoc ini,” ujar Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar juga meluruskan, kematian KPPS saat Pemilu 2019 juga ada masalah selain kelelahan karena penghitungan suara. Dia bilang ada masalah saat distribusi logistik Pemilu. Manajemen logistik dinilai buruk. Ditambah, para KPPS bekerja di luar kapasitasnya karena turut membantu menghitung jumlah surat suara sebelum hari penghitungan.

“Jadi tidak semata-mata hanya soal kelelahan. Faktornya apa, apa ada dari tahapan yang tidak berjalan, misal manajemen distribusi ada enggak faktor distribusi buruk yang bukan pekerjaan KPPS menjadi harus dikerjakan KPPS di hari H,” ujar Bahtiar.

 

[rob|merdeka]

No More Posts Available.

No more pages to load.