Kasus Eks Bupati Kukar Berlanjut, KPK Panggil Tujuh Saksi

Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widyasari mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/4). Sidang Bupati Kutai Kartanegara nonaktif itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

KASUS Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RIW) masih berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil lima saksi, Kamis (13/8).

“Kelimanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RIW terkait TPPU,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Dua saksi, pemeriksaan digelar di Gedung KPK, Jakarta, yakni Amrul Indra dan Dharma Setyawan, masing-masing dari unsur swasta. Sedangkan tiga saksi lainnya, pemeriksaan digelar di Gedung Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, yakni Direktur Utama PT Bara Kumala Sakti Didi Marsono, swasta atau Direktur Utama PT Bara Kumala Sakti 2008-2012 Hermanto Cigot, dan pemegang saham PT Alam Jaya Bara Pratama Trias Slamet P.

KPK saat ini masih melakukan penyidikan untuk tersangka Rita terkait TPPU. Dua hari sebelumnya, KPK juga memanggil dua notaris sebagai saksi. Mereka adalah Ilwa dan Linda Utami Zandrastuty.

Sebagai pengingat saja. Pada 16 Januari 2018, KPK telah menetapkan Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka TPPU karena diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai bupati.

Diduga Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Rita dan Khairudin diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kutai Kartanegara sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.

Sebelumnya, Rita telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.

Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. (*)

More Stories
Diserahkan Door to Door, PT KNI Bagi Paket Ramadan Khusus Lansia di Bontang