Pranala.co, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menetapkan pemeliharaan jalan sebagai fokus utama kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga konektivitas antarwilayah yang kini sudah berada pada tingkat kemantapan 83 persen.
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan komitmen tersebut. Ia mengatakan bahwa pelayanan jalan harus terus dijaga, terutama melalui pemeliharaan rutin agar kerusakan tidak semakin meluas.
“Prioritas utama kami untuk tahun 2026 dengan pagu APBD yang tersedia adalah memaksimalkan pelayanan jalan serta pemeliharaan rutin. Kami ingin memastikan infrastruktur tetap optimal,” ujarnya di Samarinda, Selasa.
Dari total pagu anggaran sekira Rp850 miliar, sekira Rp600 miliar diarahkan untuk penanganan fisik jalan. Porsi ini menjadi bukti bahwa sektor kebinamargaan masih menjadi tulang punggung mobilitas di Benua Etam.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk menuntaskan konektivitas di sejumlah jalur strategis. Dua di antaranya adalah ruas Sotek–Bongan dan lintasan Kutai Timur menuju Berau. Kedua jalur itu terus dikebut karena menjadi penghubung utama pergerakan barang dan jasa antarkabupaten.
Nanda, sapaan akrabnya, menyebut bahwa akses di dua jalur tersebut sangat krusial. Kelancaran transportasi logistik bergantung pada kondisi jalan yang mantap dan aman dilalui.
Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi di Kalimantan Timur berada di angka 83 persen. Persentase ini terus dijaga melalui skema pemeliharaan berkala. Tujuannya agar mobilitas masyarakat tidak terganggu akibat kerusakan badan jalan, terutama di jalur utama dan kawasan industri.
“Intensitas lalu lintas logistik cukup tinggi. Karena itu fokus anggaran pada perbaikan jalan lebih mendesak,” kata Nanda.
Meski konsentrasi anggaran diarahkan untuk jalan, Dinas PUPR Kaltim tetap mengalokasikan sebagian dana untuk program pengendalian banjir. Beberapa titik rawan dipetakan untuk mendapatkan penanganan.
Namun Nanda mengakui bahwa porsi anggaran untuk pengendalian banjir tidak sebesar alokasi untuk jalan. Pemerintah provinsi memastikan seluruh anggaran digunakan seefisien mungkin dan memberi dampak langsung bagi kenyamanan publik.
Menurut Nanda, peningkatan kualitas jalan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong meningkatnya mobilitas di wilayah sekitar.
“Upaya masif dalam menjaga kualitas jalan ini diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah seiring kehadiran IKN,” tutupnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
