PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai serius membuka jalan lebih lebar bagi produk lokal agar bisa bersaing di pasar internasional. Momentum itu datang ketika sejumlah perjanjian perdagangan bebas memberi fasilitas tarif ekspor hingga nol persen.
Peluang itu tak ingin lewat begitu saja. Produk perikanan, hasil hutan, makanan olahan hingga kerajinan tangan kini dipetakan untuk masuk ke berbagai negara tujuan ekspor.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim Heni Purwaningsih mengatakan, tingginya permintaan produk tropis dunia menjadi kesempatan besar yang harus segera dimanfaatkan daerah.
“Melalui fasilitas tarif hingga nol persen dari perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia saat ini, jalan menuju pasar global terbuka lebar sehingga permintaan tinggi terhadap produk tropis harus segera kita manfaatkan,” kata Heni.
Saat ini, Pemprov Kaltim fokus memanfaatkan jalur perdagangan ASEAN melalui ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Jalur ini diproyeksikan memperkuat ekspor komoditas perikanan dan hasil hutan yang selama ini menjadi andalan daerah.
Tak hanya Asia Tenggara, pasar Jepang dan Korea Selatan juga mulai dibidik. Melalui kerja sama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), peluang ekspor produk perikanan Kaltim dinilai semakin terbuka.
Di saat bersamaan, akses kerja sama itu juga memberi peluang transfer teknologi manufaktur bagi pelaku industri daerah.
Heni menyebut pemerintah daerah kini tidak lagi hanya bergantung pada pasar tradisional. Negara-negara baru mulai dilirik untuk memasarkan produk makanan olahan dan kerajinan tangan hasil industri kreatif lokal.
Australia menjadi salah satu target penting. Lewat Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pengusaha lokal dapat menikmati fasilitas tarif nol persen untuk berbagai komoditas.
Pasar Timur Tengah pun mulai disentuh. Implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) disebut membuka pintu masuk baru bagi produk-produk halal asal Kaltim menuju Uni Emirat Arab dan kawasan sekitarnya.
Namun Pemprov Kaltim sadar, membuka akses pasar saja tidak cukup. Persaingan global menuntut produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi.
Karena itu, strategi hilirisasi kini menjadi fokus utama pemerintah daerah. Kaltim didorong tidak lagi sekadar menjual bahan mentah ke luar negeri.
“Transformasi struktural ekonomi daerah tersebut secara khusus menitikberatkan pada pengembangan ekspor komoditas non-minyak, gas bumi, dan non-batu bara yang berkelanjutan,” ujar Heni.
Pada sektor perkebunan misalnya, kelapa sawit tidak lagi hanya diarahkan menjadi ekspor crude palm oil atau CPO. Pemerintah ingin produk turunannya ikut berkembang agar nilai ekonominya meningkat.
Arah serupa juga mulai diterapkan di sektor pertambangan. Di tengah rencana pengurangan produksi tambang, batu bara diharapkan mampu menarik investasi industri pengolahan di dalam daerah.
Salah satu contohnya terlihat dari hadirnya fasilitas smelter nikel di kawasan Pendingin, Sanga-Sanga. Kehadiran industri pengolahan itu disebut menjadi bukti bahwa hilirisasi mulai bergerak nyata di Kaltim. [ANT]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
