Jelang Pilkada, PWI Bontang Ingatkan Wartawan dan Media Bersifat Netral

  • Whatsapp
Ilustrasi wartawan Bontang. (Akurasi)

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Bontang sebentar lagi. Tepatnya 9 Desember 2020. Tahapan pilkada juga sudah dimulai. Peran media pers vital. Netralitas dan independensi menjadi harga mati.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bontang pun menganggap perlu mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan peran pers saat Pilkada Bontang nanti. Melalui surat bernomor 05/PWI-BTG/SE/VI/2020 tentang Peran Media/Pers saat Pilkada Bontang diharapkan pers tetap menjaga marwah jurnalistik sebenarnya.

Bacaan Lainnya

Berikut petikan lengkap isi surat edaran yang terbit 17 Juni 2020 ditandatangani langsung Ketua PWI Bontang, Suriadi Said;

Kepada Yth:
1. Pimpinan Perusahaan Pers Kota Bontang
2. Wartawan/Jurnalis Kota Bontang 3. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Pers

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bontang telah tiba! Suasana itulah yang terasa saat ini.
Tahun 2020 ini, Kota Bontang akan merayakan pesta demokrasi dengan memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang. Tepat 9 Desember 2020 nanti.Lalu di mana peran media? Media terdiri atas pers dan non pers. Media pers menghasilkan produk jurnalistik atau pemberitaan dan sepenuhnya terikat dengan etika jurnalistik. Sedangkan media non pers menghasilkan produk informasi/non pemberitaan yang belum tentu sesuai dengan etika jurnalistik.

Sejauh mana keterlibatan media pers dalam Pilkada Bontang 2020 ini?

Pasal 3 UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers berbunyi “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Artinya, selain memberi informasi, pers berperan untuk mengedukasi masyarakat, termasuk dalam momen penting Pilkada ini. Sudahkah media pers melakukan itu?

Idealnya, secara garis besar sajian penting pers terkait Pilkada terbagi atas: Peserta Pilkada, Regulasi dan Penyelenggara Pilkada, Tahapan Pilkada, Pengamanan Pilkada, serta Peran serta Masyarakat. Faktanya, yang terbanyak muncul memang berita terkait Peserta Pilkada atau Pasangan Calon, termasuk tim pemenangan dan partai pendukungnya. Mengapa demikian? Menurut sejumlah praktisi pers, berita terkait pasangan calon kepala daerah lebih menarik ketimbang hal lainnya di Pilkada.

Menurut mereka, masyarakat lebih senang membaca, mendengar dan menonton isu terkait pasangan calon kepala daerah. Disamping itu, iklan dukungan dari banyak pihak terhadap pasangan calon kepala daerah juga memenuhi kolom koran dan portal berita lokal. Memang, saat-saat seperti inilah terjadi “masa panen pilkada”, yakni panen berita dan panen iklan Pilkada. Ini hal yang tak terhindarkan, dan tentunya “dinikmati” oleh perusahaan pers, karena secara ekonomi perusahaan pers harus tetap bertahan hidup. Namun pertanyaannya, apakah masyarakat juga benar-benar menikmati sajian pers tersebut?

Kreativitas Pemberitaan Pilkada

Tentunya porsi pemberitaan lainnya terkait Pilkada (selain pasangan calon kepala daerah dan partai pendukungnya) juga penting untuk menjadi menu sajian ke masyarakat. Saat pelaksanaan Pilkada semakin dekat, apakah masyarakat sudah tahu persis kapan dan bagaimana pelaksanaan Pilkada nanti? Seberapa banyak porsi berita media pers terkait teknis pelaksanaan Pilkada?

Peran serta masyarakat sangat penting agar mengurangi potensi rendahnya partisipasi masyarakat saat tanggal pemilihan. Sesungguhnya inilah salah satu problem serius dalam negara demokrasi yang melaksanakan Pilkada.

Pers perlu berkontribusi dengan sajian rutin berita yang kreatif dan menggugah pastisipasi publik untuk Pilkada. Inilah salah satu wujud tanggung jawab sosial dari media pers. Oleh sebab itu pers perlu lebih kreatif mengemas berita untuk menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Salah satunya yakni edukasi terkait berita bohong (hoaks) yang banyak beredar di media sosial/media non pers. Masyarakat perlu tau bagaimana cara menangkal hoaks, dan tidak ikut menyebarkannya. Termasuk ujaran kebencian, hasutan, dan ajakan negatif lainnya yang berpotensi memecah belah bangsa. Dalam iklim demokrasi saat ini, hal-hal negatif tersebut gencar terjadi jelang proses pemilihan umum, khususnya Pilkada. Untuk itu literasi media dan literasi digital sebagai kata kuncinya. Masyarakat justru jangan jadi “korban” pesta demokrasi. Masyarakat harus cerdas dan bijaksana dalam memilah dan memilih media referensi, khususnya bagi keluarga.

Berita menarik lainnya yang perlu disajikan untuk menciptakan optimisme di masyarakat adalah bagaimana perputaran ekonomi jelang momen Pilkada. Bisnis percetakan, sablon, perdagangan makanan, souvenir, jasa transportasi, dan banyak hal lainnya tentunya menarik diikuti bahkan menginspirasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam roda perekonomian tersebut. Sehingga image pemberitaan Pilkada tidak hanya pada kisaran politik saja, namun juga sosial dan ekonomi. Itulah salah satu makna kemeriahan pesta demokrasi.

Bagaimana isu keberimbangan dan independensi media pers jelang Pilkada 2020? Di samping banyaknya media pers yang masih menjaga komitmennya untuk tetap imparsial dan independen, tak sedikit yang nyaris lepas kendali alias tak mampu menjaga komitmen tersebut. Itu yang kami takutkan. Semoga saja tidak.

Biasanya, faktor kondisi ekonomi internal media menjadi salah satu penyebabnya. Sejumlah media pers akhirnya silau dan melakukan malpraktik jurnalistik demi memperoleh keuntungan dari pasangan calon kepala daerah. Akal-akalan mengemas kampanye politik dalam bentuk berita menjadi “permainan” sejumlah media pers. Kami berharap ini tidak sampai terjadi pada media pers di Kota Bontang.

Kondisi juga bisa diperparah dengan “perselingkungan politik” oknum wartawan/jurnalis media pers dengan salah satu pasangan calon kepala daerah atau partai politik pengusungnya. Jangan sampai ada juga terang-terangan mengambil posisi sebagai tim sukses kandidat tersebut. Di samping telah melanggar amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, oknum wartawan/jurnalis tersebut juga telah kehilangan legitimasi profesi kejurnalistikan.

PWI Bontang juga mengingatkan secara etik pemilik media yang terafiliasi ke partai politik agar tak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pers. Dalam spirit implementasi Pasal 17 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers tetap mengingatkan dan menggugah peran serta masyarakat dalam mengawal kemerdekaan pers, khususnya kualitas pers dalam Pilkada.

Kualitas pemberitaan media pers sangat berpengaruh terhadap kualitas pilihan masyarakat dalam Pilkada. Pers tidak hanya dituntut cerdas, namun juga harus bijaksana dalam penyajian isu terkait Pilkada, agar tak jadi provokasi bagi masyarakat. Menyajikan berita Pilkada bukanlah seperti mengesankan pertarungan hidup dan mati para pasangan calon kepala daerah.

Media Pers juga harus hati-hati dalam mengambil sumber berita dari media non pers, misalnya media sosial dan media komunitas. Viral di media sosial tidak boleh serta merta jadi sumber berita. Karena prinsipnya, berita tetaplah berita, yang butuh proses verifikasi, fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Pers harus menjadi pemersatu bangsa dalam Pilkada.

Selamat merayakan pesta demokrasi Pilkada Bontang bersama pers yang profesional dan berkualitas. Salam PWI Bontang.

Bontang, 17 Juni 2020
Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bontang
Ketua, Suriadi Said

Pos terkait