pranala.co – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap pembangunan jalan tol menjadi bagian dari pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tahap I yang ditarget selesai pada 2024.
Dia menyampaikan pembangunan jalan tol ke IKN Nusantara akan melalui pemotongan tol Balikpapan-Samarinda di KM 11. “Kami targetkan dari Balikpapan ke IKN nanti bisa sekitar 30-40 menit dengan jalan tol itu,” ujar Basuki, Selasa (16/8/2022).
Selain jalan tol, pembangunan KIPP tahap I mencakup, di antaranya pembangunan perkantoran presiden dan wakil presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, dan jalan nasional.
Saat ini, seluruh pembangunan tersebut sudah masuk masa sanggah dalam tender yang diharapkan pada akhir Agustus 2022 bisa ditandatangani kontraknya dan segera dilaksanakan.
Menteri Basuki menyebutkan Kementerian PUPR memperoleh pagu tahun anggaran 2023 untuk IKN sebesar Rp 20,8 triliun, melonjak dari tahun 2022 yang sebesar Rp 5,4 triliun.
Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan KIPP sebagai bagian dari prasarana dasar perkotaan. Total anggaran IKN untuk prasarana dasar di KIPP itu sebesar Rp 43 triliun dari 2022-2024.
“Tahun 2022 dibutuhkan sekitar Rp 5,4 triliun karena jaraknya cuma lima bulan, tahun 2023 sebesar Rp 20,8 triliun, dan sisanya di tahun 2024,” ungkapnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan alokasi anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 23,6 triliun di tahun 2023.
“Pada tahun 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi,” kata Suharso.
Alokasi anggaran IKN Nusantara terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp 20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar, seperti istana dan kompleks perkantoran.
Alokasi anggaran IKN Nusantara sesuai dengan proyeksi yang telah disusun, yaitu sebanyak 20 persen pembangunan IKN akan diatasi pembiayaannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya diharapkan partisipasi dari swasta dalam negeri maupun luar negeri.
“Ke depan, kami harap ada sektor swasta yang berpartisipasi dalam pendanaan IKN Nusantara,” harap Suharso. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post