Jangan Andalkan APBD, Gubernur Kaltim Minta Berinovasi Cari Sumber Anggaran

oleh -
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. [ANTARA FOTO]

GUBERNUR Kalimantan Timur [Kaltim], Isran Noor memberi arahan penting bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim saat membuka Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD 2019-2023 dan RKPD 2022 secara virtual dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/2).

Gubernur Isran meminta Kepala OPD lingkup Kaltim bisa maksimal mencapai kinerja sesuai sasaran strategis prioritas pembangunan lingkup instansi masing-masing.

“Silahkan berinovasi dalam mencapai target kinerja instansi masing-masing. Termasuk dalam inovasi mencari sumber anggaran pembangunan agar tidak terpaku dari APBD, tapi juga mendorong peran swasta, APBN, dan Dana Alokasi Khusus,” seru Gubernur Isran.

Bila perlu dapat mempertimbangkan bagaimana investasi yang masuk ke Kaltim harus mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pun demikian kebijakan ditetapkannya Kaltim sebagai percontohan pelaksanaan program pengurangan emisi karbon berbayar Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund 2020-2024.

Komitmen Bank Dunia akan memberikan konvensasi sekitar $120 juta dolar atas kinerja pengurangan emisi karbon diharap menjadi sumber masukan pembangunan daerah.

“Bahkan harusnya kita bisa dapat lebih. Sebab targetnya hanya 20 juta matrik ton ekuivalen. Sekarang hitungannya sudah di atas 40 juta metrik ton ekuivalen, ” yakinnya.

Pada kesempatan itu Isran juga mengingatkan pentingnya dilakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan antara provinsi dan kabupaten kota. Karenanya mengapresiasi pelaksanaan penandatanganan komitmen sinkronisasi arah kebijakan pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022 agar ada komitmen bersama mencapai target bersama untuk Kaltim Berdaulat.

“Semoga bisa berjalan lancar. Saya bersama Pak Wagub (Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Red) akan mengikuti pertemuan ini hingga akhir untuk memastikan kita punya tujuan dan komitmen sama, ” tandasnya.

Terkait konsultasi publik dia mengaku ini merupakan amanat Permendagri No86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Disadari tantangan pembangunan Kaltim kedepan semakin besar karena dihadapkan permasalahan sosial ekonomi yang perlu diselesaikan kerjasama semua pihak.

Konsultasi Publik sebagai tidak lanjut kickoff meeting beberapa waktu lalu. Ini pendekatan perencana partisipasi untuk menyaring masukan pemangku kepentingan. “Perlu menjadi perhatian melakukan identifikasi permasalahan pembangunan diselesaikan dalam penetapan prioritas sasaran pembangunan,” katanya.

Forum konsultasi publik diikuti OPD lingkup Kaltim, Bappeda kabupaten kota se Kaltim, serta pemangku kepentingan terkait secara virtual dari Kantor masing-masing.

 

 

 

[ANTARA|JN]

No More Posts Available.

No more pages to load.