Pranala.co, SAMARINDA — Laju ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai melambat. Bukan jatuh. Tapi kembali ke irama yang lebih wajar.
Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kaltim diproyeksikan berada di kisaran 5,4 persen. Angka ini lebih rendah dibanding 2024 yang melonjak tinggi. Pemicunya jelas. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sempat menjadi “mesin turbo” mulai memasuki fase berbeda.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, menyebut kondisi ini sebagai proses normalisasi. Ia menilai perlambatan tersebut tak bisa dilepaskan dari berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).
“Penurunan TKD berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,4 sampai 0,7 persen dari baseline,” ujar Budi dalam keterangan resmi.
Simulasi Bank Indonesia menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium menunjukkan, ruang fiskal daerah menjadi tantangan utama. Apalagi struktur ekonomi Kaltim masih bertumpu pada ekspor batu bara, kelapa sawit, dan migas. Sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap dinamika global.
Meski begitu, optimisme tetap dijaga.
Bank Indonesia memperkirakan, ekonomi Kaltim bisa kembali menguat pada 2026. Targetnya tak main-main. Di kisaran 5,6 hingga 5,7 persen. Syaratnya jelas. Ada empat sektor kunci yang harus dioptimalkan.
Pertama, realisasi investasi. Baik Penanaman Modal Asing maupun Dalam Negeri. Nilainya ditargetkan mencapai Rp89 triliun.
Kedua, keberlanjutan pembangunan IKN. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp21 triliun untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.
Ketiga, percepatan kredit perbankan. Dari pertumbuhan yang masih di kisaran 2–3 persen, didorong naik hingga 6 persen.
Keempat, penguatan industri pengolahan. Termasuk penambahan kapasitas kilang RDMP Balikpapan sebesar 100 ribu barel per hari. Juga pengembangan industri turunan, seperti soda ash di Bontang.
Di luar itu, ada agenda besar lain yang tak kalah penting. Ekonomi hijau.
Bank Indonesia terus mendorong penerapan pembangunan berkelanjutan. Namun jalannya belum mulus. Salah satu kendala utama adalah belum ditetapkannya batas maksimum emisi atau carbon cap di tingkat daerah.
“Tanpa cap, pasar karbon tidak bisa berjalan efektif,” kata Budi.
Ia menegaskan, penetapan batas emisi akan memaksa perusahaan yang melampaui ambang batas untuk membeli kredit karbon. Di situlah pasar karbon akan hidup.
Budi juga mengingatkan agar Kaltim tidak terjebak pada pola lama. Ekspansi tambang dan perkebunan sawit yang mengorbankan hutan harus dikendalikan. Arah pembangunan, menurutnya, perlu digeser ke energi baru terbarukan.
“Tenaga surya di daerah terpencil adalah salah satu pilihan yang realistis,” tegasnya.
Sinyal positif sebenarnya sudah terlihat.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim, Ujang Rachmad, membeberkan data terbaru. Kontribusi sektor pertambangan terus menurun. Dari 53,24 persen pada 2022, kini tinggal 34,11 persen pada semester pertama 2025.
Sebaliknya, sektor industri pengolahan justru menguat. Naik dari 15,05 persen menjadi 20,33 persen dalam periode yang sama.
“Ini bukti bahwa struktur ekonomi kita sedang bergeser,” ujar Ujang.
Bergeser dari ekonomi ekstraktif. Menuju ekonomi bernilai tambah. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
