Pranala.co, SAMARINDA – Polemik keterlambatan pencairan insentif guru honorer swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar hambatan teknis. Lebih dari itu, ini menyangkut prinsip keadilan dalam tata kelola pendidikan.
“Insentif guru bukan bentuk belas kasihan. Itu hak yang harus dijamin negara. Ini soal penghargaan atas jasa para pendidik,” tegas Darlis.
Darlis menampik anggapan bahwa keterlambatan terjadi karena ketiadaan anggaran. Masalah utama, menurutnya, terletak pada buruknya sistem administrasi pendidikan, terutama dalam hal pemutakhiran data.
“Seringkali pencairan gagal hanya karena data guru belum diperbarui di Dapodik. Padahal itu soal kebutuhan hidup mereka,” jelasnya.
Dapodik atau Data Pokok Pendidikan menjadi dasar pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan. Namun, sinkronisasi data di banyak sekolah dan dinas pendidikan masih lemah.
Darlis menilai ini sebagai cerminan rendahnya kesadaran digital dalam pengelolaan pendidikan.
“Digitalisasi bukan soal perangkat saja. Tapi juga soal budaya kerja yang tertib dan bertanggung jawab. Guru jangan jadi korban kelalaian administrasi,” ujarnya.
Darlis menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim siap menjadi penghubung antara para guru honorer, pihak sekolah, dan dinas pendidikan.
Tujuannya: menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
“Kita harus duduk bersama, cari akar masalah, dan perbaiki sistem. Ini bukan soal teknis, tapi menyangkut martabat profesi guru,” tegasnya.
Sebagai penutup, Darlis menyerukan pentingnya membangun sistem administrasi yang adil dan kokoh. Tujuannya agar selaras dengan nilai keadilan sosial di dunia pendidikan.
[ADS/DPRD KALTIM]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
