BONTANG – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Bontang, Kalimantan Timur berada dalam kategori sedang dengan skor 30,49 persen. Meski begitu, Kalimantan Timur (Kaltim) telah masuk dalam kategori tinggi dengan persentase mencapai 77,04 persen.
Menyikapi hal ini, Bawaslu Bontang mulai mengambil langkah deteksi dini untuk mengantisipasi potensi kerawanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada Bontang yang dijadwalkan berlangsung November 2024 mendatang.
Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi, Yulia Parlina, mengungkapkan bahwa Kaltim berada di urutan kelima dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia terkait tingkat kerawanan pemilu.
“Ternyata seperti yang kita lihat bersama, indeks kerawanan pemilu di Kaltim tinggi. Kaltim sendiri masuk di urutan kelima dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Yulia Parlina dalam kegiatan Konsolidasi dan Publikasi IKP yang digelar Bawaslu Bontang, Rabu, 31 Juli 2024.
Lebih lanjut, Yulia Parlina menjelaskan bahwa untuk Kota Bontang, IKP berada dalam kategori sedang dengan skor 30,49%.
Pemetaan dimensi sosial politik di Bontang mencapai 47,13%, yang mencakup otoritas penyelenggara pemilu dan ASN yang masih sangat mempengaruhi IKP.
Pada dimensi penyelenggaraan pemilu, skor mencapai 46,04%, sementara pada kontestasi 37,06%, dan dimensi partisipasi mencatat 0%.
“Yang paling tinggi ada pada dimensi politik dengan skor 47,13%, yang artinya ada banyak persoalan di kalangan penyelenggara dalam mengimplementasikan semua tahapan pemilu,” jelas Yulia Parlina.
Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, menegaskan bahwa IKP merupakan alarm penting, tidak hanya bagi penyelenggara pemilu tetapi juga bagi seluruh pihak terkait.
Hal ini menjadi pengingat bahwa semua pihak harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai peran masing-masing agar pemilihan dapat berjalan dengan baik dan aman.
“IKP itu sebagai alarm atau warning dalam menyadarkan para pihak, bukan hanya untuk para penyelenggara tapi pada pemangku kepentingan. Kita harus sepakat bahwa penyelenggara pemilu itu harus didukung semua pihak, dengan melaksanakan perannya masing-masing,” tegas Aldy.
Dalam rangka meminimalisir potensi kerawanan, Aldy menegaskan bahwa Bawaslu akan terus melakukan upaya terbaik untuk pencegahan dan penindakan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah.
Koordinasi dan komunikasi aktif antara Bawaslu dan KPU menjadi kunci penting dalam mengatasi kerawanan yang mungkin muncul.
“Suksesnya pemilihan menjadi tugas kita bersama. Ayo sama-sama kita sebarkan kedamaian, kesejukan menjelang pilkada 2024,” ajak Aldy, menutup pernyataannya. (*)
*) Ikuti berita terbaru PRANALA.co di Google News ketuk link ini dan jangan lupa difollow
Discussion about this post