Pranala.co, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengonfirmasi pihaknya telah mengingatkan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud terkait anggaran mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang kini menjadi sorotan publik.
Sarmuji mengungkapkan Partai Golkar telah meminta Rudy Mas’ud—yang merupakan kadernya—untuk lebih mendengarkan suara publik. Meski ada berbagai alasan teknis, kata Sarmuji, seorang gubernur harus mengukur kebijakan anggaran dengan kondisi rakyat, bukan ukuran pribadi.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Menurut dia, anggaran mobil dinas tersebut memang sudah disetujui sejak 2024 dan dibeli dengan sistem inden. Namun, Sarmuji menekankan pentingnya kontekstualisasi kebijatan.
“Kalimantan Timur medannya berat, dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita,” tegasnya.
Sarmuji juga menyebutkan bahwa Rudy Mas’ud menjelaskan dirinya masih menggunakan mobil pribadi sebagai mobil dinas di Kaltim.
“Itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” tambah Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut.
Kemendagri: Asas Kelayakan Harus Diutamakan
Teguran serupa disampaikan Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Ia menekankan agar pembelanjaan tersebut tidak berlebihan dan tetap memperhatikan asas kelayakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, mengutip laman Kompas.com, Jumat (27/2/2026).
Bima Arya mengingatkan, selain peraturan teknis, terdapat asas kelayakan yang harus dipertimbangkan. Meski pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai ketentuan mengenai kapasitas mesin dan CC, perlu dievaluasi dari sisi kebutuhan dan kelayakan di masa efisiensi.
“Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” tuturnya.
Bima Arya mengonfirmasi telah berkomunikasi dengan Rudy Mas’ud. Menurut penjelasan Gubernur Kaltim, selama ini dirinya memang menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim.
“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” jelas eks Wali Kota Bogor tersebut.
“Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuhnya.
Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik. Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Selasa (24/2/2026).
Rudy menjelaskan kendaraan dinas yang dimaksud memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta. Unit tersebut diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.
Menurut Rudy, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat. Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah.
“Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucapnya. (RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
