Pranala.co, BONTANG – Tekanan fiskal yang sebelumnya hanya menjadi prediksi, kini benar-benar terjadi. APBD Bontang 2026 akhirnya disepakati sebesar Rp1,99 triliun. Angka itu tertuang dalam Laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Rustam pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan I DPRD Bontang, Sabtu malam (29/11/2025).
Kesepakatan ini menjadi penanda penting. Pemerintah harus bergerak lebih hati-hati di tengah mengecilnya ruang fiskal daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa penyusunan APBD tahun depan berada dalam tekanan berat. Penyebabnya jelas: dana transfer pusat turun hingga 37,76 persen.
“Ketergantungan kota terhadap dana pusat mencapai 85 persen. Ini memperkuat urgensi penyesuaian,” kata Neni dalam rapat yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Penurunan itu membuat pendapatan daerah ikut terpangkas. Dari sebelumnya Rp2,678 triliun, kini hanya Rp1,667 triliun. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan penataan belanja secara ketat.
Kendati menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah memastikan efisiensi tidak akan mengorbankan pelayanan publik.
“Rasionalisasi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan dasar, enam Standar Pelayanan Masyarakat, dan pelayanan publik esensial. Kami pastikan efisiensi tidak mengurangi hak masyarakat,” tegas Neni.
Ia menegaskan, setiap program harus langsung menyentuh kebutuhan warga. Tidak boleh ada pemborosan.
Belanja daerah akan diarahkan lebih tajam. Pendidikan tetap mendapatkan alokasi 20 persen, infrastruktur mencapai 40 persen, sementara sektor kesehatan dan program pengentasan kemiskinan tetap dipertahankan.
“Setiap rupiah dalam APBD 2026 harus memberikan dampak nyata. Ini komitmen kami,” ujar Neni.
APBD 2026 juga disebut sebagai hasil kerja keras bersama yang harus dikawal hingga tahap pelaksanaan.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
