pranala.co – Pemkot Bontang kembali mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim. Pada tahun ini nominal dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Rp 81 miliar sedangkan bantuan keuangan (bankeu) senilai Rp 58,8 miliar.
Hal ini diperoleh setelah Komisi II DPRD Bontang memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang).
“Jadi APBD tembus Rp 1,8 triliun,” terang Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam.
Namun dari alokasi nominal itu tidak ada yang menyasar penanganan banjir. Bankeu misalnya justru fokus pada perbaikan jalan. Mulai dari Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo.
Kedua akses ini justru mengarah ke kawasan industri. Di tambah pemulusan Jalan Damai dan pembangunan jembatan di Jalan Pontianak.
“Sayangnya tidak ada untuk penanganan banjir. Kami kecewa karena satu rupiah pun tidak ada untuk penyelesaian banjir,” sebutnya.
Sejatinya pemkot telah mengajukan bantuan Rp 800 miliar untuk seluruh kegiatan di Bontang.Termasuk Rp 400 miliar untuk penanganan banjir. Akan tetapi justru yang diakomodasi kegiatan yang berkaitan dengan pemulusan jalan.
“Ini kurang koordinasi tetapi dari pemprov juga ada sistemnya. Tiba-tiba yang disetujui tanpa ada proyek penanganan banjir,” urainya.
Politikus Partai Golkar ini menilai sejatinya penurapan sungai masih diperlukan. Sehingga air tidak meluap ketika debit dari hulu tinggi. Belum lagi perlunya pelebaran kapasitas drainase. Tujuannya agar air sungai yang tinggi masih bisa tertampung sementara di infrastruktur itu. Sembari diarahkan menuju laut secara kontinyu.
Perbaikan jalan Urip Sumoharjo mendapat gelontoran Rp 30 miliar. Sementara jalan Soekarno-Hatta untuk perbaikan diberi anggaran Rp 8 miliar. Pemulusan untuk Jalan Damai nominalnya paling sedikit yakni Rp 3 miliar. (*)
Discussion about this post