Diperpanjang Lagi, PNS dan Honorer Bontang Kerja di Rumah sampai 13 Mei
MASA kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS serta Tenaga Kontrak Daerah (TKD) alias honorer di Kota Bontang, Kalimantan Timur kembali diperpanjang selama tiga pekan ke depan atau hingga 13 Mei 2020.
Ini kedua kalinya pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah PNS. Melalui Surat Edaran Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni Nomor: 188.65/595/ORG/2020 yang ditandatangani langsung 20 April.
Awalnya, kebijakan WFH bagi PNS dan honorer diberlakukan hingga 1 Maret 2020, kemudian diperpanjang lagi hingga 21 April 2020, dan kini sampai 13 Mei 2020. Namun, kebijakan ini bisa dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
“Surat Edaran ini memuat perpanjangan kedua jangka waktu pelaksanaan sistem kerja WFH bagi PNS dan TKD sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19,” jelas Neni.
Perpanjangan ini, kata Neni bertambahya 4 (empat) kasus positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Bontang berdasarkan press release Kepala Dinas Kesehatan 16 April 2020 dan press release Wali Kota Bontang tanggal 19 April 2020.
Di hari sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) juga mengeluarkan Surat edaran Nomor 50/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Isinya juga sama, memperpanjang hingga 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan ini dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Selain perpanjangan masa WFH, surat edaran tersebut juga mengatur keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik, penyesuaian sistem kerja pada kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
Pertama, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang di lingkungan instansinya tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kedua, PPK melakukan penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah yang berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sesuai dengan SE Menteri PANRB Nomor 45/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan PSBB.
Ketiga, ASN diminta untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19. Aplikasi PeduliLindungi dapat diunduh melalui Playstore untuk versi Android dan Appstore untuk versi iOS. Selain itu, ASN diharapkan mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk turut mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan bahwa SE Menteri PAN & RB Nomor 19/2020 dan Nomor 34/2020 masih tetap berlaku karena ada beberapa ketentuan yang tidak tercantum dalam SE yang baru.
“Sehingga menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PAN & RB Nomor 50/2020,” katanya. (*)
