Dilema Pembelajaran Tatap Muka, Antara Desakan Sekolah atau Instruksi Wali Kota

Ilustrasi sekolah tatap muka (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

pranala.co – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bontang bimbang. Pasalnya sekolah mulai mendesak agar kegiatan itu segera dilakukan. Selain itu dalam aturan yang baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, PTM memang boleh dilakukan. Namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi sekolah.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Disdik Bontang, Saparuddin mengaku, karena desakan itu pihaknya mulai menyebarkan draf persyaratan yang harus dipenuhi sekolah. Itupun belum final. Pasalnya, kepada dinas belum membubuhkan tanda tangan di dalamnya.

Kata Saparuddin, itu gambaran persyaratan yang harus dipenuhi. Khususnya untuk sekolah yang ‘ngebet’ ingin melakukan PTM. Dalam persyaratan itu sekolah harus mendapatkan persetujuan dari orang tua murid, komite sekolah, hingga Dinas Kesehatan. Sekian persen guru-guru yang sudah divaksin. Mereka harus membentuk tim satgas penanganan covid di lingkup sekolah. Tanpa itu, pihaknya masih ragu memberikan persetujuan.

“Itu cuma draf, tetap nanti persetujuannya nanti kami yang putuskan,” kata Saparuddin dihubungi melalui telepon, Selasa (31/8).

Sebenarnya, Wali Kota Bontang, Basri Rase sudah bilang kalau PTM dilakukan setelah vaksin sudah mencapai seratus persen. Namun pihak Disdikbud berpendapat dalam surat edaran PPKM Level 3 dan instruksi menteri dalam Negeri No 38 tahun 2021, PTM tetap boleh dilakukan.

Meskipun ia menegaskan sekolah harus benar-benar memenuhi semua persyaratan yang ada. Pun kalau ada yang melakukan PTM sebelum memenuhi syaratnya, pihaknya tidak akan bertanggungjawab.

“Jadi kalo ada sekolah yang tidak memenuhi syarat, silahkan tim satgas mau bubarkan, bubarkan saja,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Satgas Covid-19 Adi Permana memberi pendapat yang berbeda. Kata dia PTM boleh dilakukan kalau vaksinasi pelajar sudah maksimal. Karena sesuai dengan arahan wali kota tempo hari. Adapun syarat yang ada dalam surat edaran PPKM level tiga, sebenarnya sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Saat Kementerian Pendidikan Indonesia, mewacanakan PTM pada Juli lalu. Pihaknya pun juga sudah pernah melakukan peninjauan kesiapan yang ada.

“Kalau di edaran iya, tapi sudah ada instruksi wali kota. Jadi vaksinasi harus maksimal dulu,” katanya.

Sementara itu, sejauh ini vaksinasi bahkan belum selesai. Bahkan 50 persen saja masih belum sampai. Adi menyebutkan, tahapan vaksinasi pelajar baru mencapai 10-20 persen. Hal itu lantaran distribusi vaksin yang tidak bisa sekaligus. Ia menyebutkan target mereka sesuai dengan arahan wali kota. Yaitu 100 persen populasi pelajar harus divaksin. Baik dosis pertama hingga dosis kedua.

“Intinya kita masih fokus proses vaksinasi. Idealnya semua populasi murid sudah mendapat vaksin,” tandasnya. [dar]

More Stories
Perusahaan Wajib Lapor Jika Ada Lowongan Kerja