Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Auditorium 3 Dimensi Bontang, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, selaku Ketua TP2DD Kota Bontang. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendapatan daerah.
Wali Kota Neni menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Kota Bontang menunjukkan capaian yang cukup signifikan.
Pada sektor pajak daerah, transaksi pembayaran secara digital tercatat mencapai 91 persen, sementara transaksi semi digital sebesar 9 persen, dan transaksi tunai sudah tidak lagi digunakan atau 0 persen.
“Ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Bontang terus berkembang dan semakin diterima oleh masyarakat,” ujar Neni.
Tidak hanya pada sektor pajak, digitalisasi juga menunjukkan perkembangan pada sektor retribusi daerah. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa transaksi digital telah mencapai 93,14 persen, sementara transaksi semi digital sebesar 6,2 persen, dan transaksi tunai tersisa 0,66 persen.
Menurut Neni, capaian tersebut menjadi indikator bahwa upaya digitalisasi transaksi daerah berjalan efektif sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui forum ini, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pemanfaatan sistem pembayaran digital. Selain itu, pemerintah juga berupaya menggali potensi pajak serta memperluas basis retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perkuat Sinergi dengan Perbankan
Neni juga berharap dukungan dari Bankaltimtara sebagai mitra strategis pemerintah daerah dapat terus diperkuat. Kerja sama tersebut meliputi pengembangan sistem pembayaran digital, integrasi layanan, hingga penguatan sistem monitoring terhadap perkembangan digitalisasi transaksi daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memaksimalkan implementasi program Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagaimana telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, menyampaikan laporan mengenai capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2025 serta target yang akan dicapai pada 2026.
Dalam laporannya, ia menjelaskan sejumlah inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, di antaranya integrasi sistem aplikasi SIMPATDA dan BAPENDA ETAM dengan layanan perizinan digital serta berbagai kanal pembayaran non tunai. Menurutnya, sinergi TP2DD diharapkan mampu semakin mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
Usai pembukaan kegiatan, Wali Kota Bontang secara simbolis menyerahkan perangkat QRIS/EDC Rider atau alat pembayaran non tunai kepada tiga organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Perangkat tersebut diterima langsung kepala dinas masing-masing sebagai bagian dari upaya memperluas implementasi transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi evaluasi pencapaian retribusi daerah yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sony Suwito Adi Cahyono.
Dalam sesi tersebut hadir Kepala Cabang Bankaltimtara, Arie Herlambang, yang memaparkan dukungan sektor perbankan dalam memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah. (ADS/BTG)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
