pranala.co – Pascagelar aksi sekira 2 jam, massa aksi Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera) akhirnya diterima masuk di ruang sidang Paripurna DPRD Bontang, Lantai III. Berangkat dari suara demonstran yang ingin mendengarkan langsung pernyataan sikap pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak alias BBM.
Jalannya penyampaian aspirasi, dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris (AH). Usai pertemuan dibuka oleh AH sekira pukul 13.30 Wita, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.
Mewakili AMPERA Sadli Jaya, mengutarakan empat tuntutan. Diantaranya, pertama menolak kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Kemudian, menuntut negara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
Ketiga, mendesak Pemkot Bontang untuk menuntaskan masalah banjir yang setiap tahun melanda Bontang. Keempat, mendorong pemerintah untuk turun langsung ke lapangan demi mengendalikan harga bahan pokok di pasar.
“Suara ini kami sampaikan mewakili masyarakat yang tercekik karena kenaikan harga BBM,” kata Jaya dengan suara lantang, Senin (12/9/2022).
Menerangkan persoalan banjir Bontang, Jaya mengatakan saat sebelum dilakukannya Pilkada pada 2019 lalu, pemerintah berjanji untuk mengentaskan masalah banjir dalam satu tahun.
Namun kenyataan lapangan, sebut dia, langkah pemerintah masih tidak berdampak. Bahkan, terakhir banjir masih ditemui menggenang di beberapa wilayah langganan banjir.
“Ini janji politik, tapi belum ada hasilnya,” ujar dia.
Menjawab itu, Agus Haris menyatakan dengan kenaikan harga BBM tentu memberikan dampak bagi masyarakat. Termasuk pejabat yang menjadi anggota dewan dan pemerintah.
Secara sikap, ia bersepakat dengan tuntutan mahasiswa. Upaya yang ia tempuh, dengan menampung aspirasi mahasiswa untuk kemudian diperjuangkan di pemerintah pusat.
Ia menyakini, kekuatan pemerintah daerah terbatas. Sehingga perlu dorongan politik secara kepartaian untuk mendorong pemerintah merubah kebijakan yang berdampak pada seluruh daerah tersebut.
“Tentu aspirasi ini kami terima. Nanti masing-masing anggota akan menyampaikan ke pimpinan partainya,” terang dia.
Terkait penanganan banjir, dia menyebut Pemkot Bontang bersama DPRD sudah membuat terobosan program. Salah satunya yaitu normalisasi sungai. Namun, hal itu masih membutuhkan proses panjang untuk temui hasil. Sehingga ia meminta kepada masyarakat bisa memantau kebijakan pemerintah selanjutnya.
“Kami sudah sering bahas ini. Pemerintah sudah buat trobosan, memang butuh waktu untuk liat hasilnya,” kata dia.
Sementara, Wakil Wali Kota Bontang Najirah, menyatakan siap menampung aspirasi mahasiswa. Pemerintah direncanakan bakal melakukan sidak lapangan demi memastikan harga bahan pokok tetap stabil.
“Ia kami bakal tampung ini,” jawab Najirah.
Terkait kenaikan harga BBM langkah yang diambil pemerintah baru sebatas menampung aspirasi. Ia memahami, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan domain dari pemerintah pusat. Sehingga sukar untuk dapat diwujudkan dalam aturan Pemkot Bontang.
“Itu domain pusat ya. Jadi sebenarnya susah kita intervensi. Jadi kami tampung aja dulu aspirasinya,” ujar Najirah.
Diketahui, penyampaian aspirasi di ruang paripurna itu dihadiri Anggota DPRD Bontang diantaranya, Maming, Agus Suhadi, Rustam, Nursalam, Ridwan, Abdul Malik, Amir Tosina, Abdul Haris, Rusli, Agus Haris, Yassier Arafat, Raking, Faisal, Junaidi, Sutarmin, Abdul Samad, Irfan.
Hadir pula Sekretaris Daerah Bontang Aji Erlynawati, Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya dan Kepala Satpol PP Bontang Ahmad Yani. (*)
Discussion about this post