DISTRIBUSI vaksin COVID-19 produksi Sinovac ke sepuluh kabupaten/kota di Kaltim belum bisa terwujud. Pasalnya, arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hanya dua daerah yang diberikan akses vaksin tersebut. Fakta itu dinyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim, Padilah Mante Runa.
“Kami terima edaran baru dari Kemenkes. Hanya dua daerah yang masuk daftar distribusi. Samarinda dan Kukar,” ujarnya, Selasa (12/1) siang.
Padahal kebijakan sebelumnya, fase pertama vaksinasi semua daerah di Kaltim dapat jatah penguat imun dari virus. Penyalurannya pun menyesuaikan jumlah tenaga kesehatan dan medis.
Detailnya begini, Samarinda 6.000 dosis, Balikpapan 4.670, KutaiKartanegara 3.400 dosis, Kutai Timur 2.600, Berau 1.800 Kutai Barat 1.750, Bontang dan Paser 1.700 dosis, Penajam Paser Utara 1.100 dan Mahakam Ulu 800 dosis. Jika ditotal jumlahnya sesuai dengan vaksin yang diterima yakni 25.520 dosis.
Sementara beleid terbaru tak demikian. Samarinda bakal mendapat 12.960 dosis sedangkan Kutai Kartangara 7.040. Jumlahnya 20.000, sehingga masih tersisa 5.520 dosis.
“Ini arahan dari pusat. Sudah kami salurkan. Samarinda dan Kukar lebih dahulu ambil vaksin,” imbuhnya.
Kata Padilah nantinya akan digabungkan dengan vaksin yang diterima saat tahap kedua Februari mendatang. Penangkal virus corona itu akan diberikan untuk delapan kabupaten/kota lainnya.
Ironisnya kondisi virus corona di Kaltim tak bisa ditebak. Angka kumulatifnya pun telah mencapai 31.076 kasus. Namun dari jumlah tersebut sebanyak 25.665 pasien sudah alami kesembuhan, menyisakan 4.584 orang dalam perawatan. Baik isolasi mandiri atau rumah sakit.
Kendati begitu sebanyak 827 pasien tak bisa diselamatkan. Keadaan ini tentu tak bisa dibiarkan, oleh sebab itu penggunaan vaksin sebagai penangkal begitu diperlukan.
“Kami cuma ikuti petunjuk pusat. Jadi nanti setelah presiden divaksin pada 13 Januari, sehari setelahnya 10 tokoh masyarakat di Kaltim juga ikut divaksin,” terangnya lagi.
Dia menambahkan, 10 tokoh masyarakat yang bakal divaksin ini beragam. Mulai dari gubernur/wakil gubernur, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim, kemudian dari Kodam VI/Mulawarman dan Polda Kaltim juga ada. Jajaran pejabat dan tokoh masyarakat ini bakal jadi contoh kepada masyarakat.
“Sebagai penanda, vaksin tersebut tak masalah (jika digunakan),” pungkasnya.
[js|dn]
