Pranala.co, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim)Rudy Mas’ud menginisiasi pertemuan penting bertajuk Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam. Pertemuan itu membahas strategi menggali potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Rakor digelar di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7/2025), dan dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi penghasil sumber daya alam di Indonesia.
Gubernur Kaltim menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan wadah untuk menyatukan langkah dan semangat memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil.
“Kita ingin hujannya merata. Jangan hanya pusat yang menikmati, daerah penghasil juga harus merasakan,” ujarnya.
Gubernur Kaltim menyoroti potensi besar dari dua sumber utama: Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Saat ini, keduanya masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola pusat. Sayangnya, daerah penghasil hanya mendapat bagian kecil, bahkan ada yang nihil.
“Kita duduk bersama di sini agar bisa bersuara dengan satu frekuensi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki dibagi adil,” katanya.
Selain itu, Gubernur Kaltim juga menyinggung potensi pajak lain yang belum tergarap maksimal, seperti Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Langkah Gubernur Kaltim ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan strategis dalam memperjuangkan hak-hak daerah. Rakor ini menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan kekuatan daerah dalam meraih keadilan fiskal, terutama dari sektor yang selama ini menjadi andalan ekonomi nasional.
“Kalau daerah sejahtera, Indonesia pun akan makin kuat,” tutup Gubernur Kaltim.
Gagasan Gubernur Kaltim mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jambi, Al Haris, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Kami sambut baik inisiatif dari Kaltim. Ini momen penting untuk memperjuangkan fiskal daerah melalui PHT dan PKH,” kata Al Haris.
Ia menyebut, perjuangan ini tidak boleh berhenti di meja rakor. APPSI akan mengirim surat resmi ke Presiden RI dan para menteri terkait sebagai bentuk tindak lanjut.
“Kita ingin Indonesia sentris. Daerah penghasil harus mendapatkan porsi yang adil agar bisa menyejahterakan rakyatnya,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rakor ini menandatangani rekomendasi bersama. Dokumen tersebut akan menjadi dasar APPSI dalam memperjuangkan hak daerah ke pemerintah pusat.
Acara ini dihadiri oleh para tokoh penting dari berbagai provinsi, termasuk: Gubernur Kalbar Ria Norsan; Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang; Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman; Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo; Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji; Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud; Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni; Kepala Bapenda Kaltim Ismiati; Perwakilan provinsi Riau, Sultra, Sulteng, Jatim, Sumsel, dan Maluku Utara.
