KEPALA Pelaksana BPBD Kaltim, Agus Tianur ikuti zoom meeting Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan program penurunan emisi pasca FCPF-CF dan penjaringan isu lingkungan hidup dalam RPJPD Kaltim, beberapa waktu lalu.
FGD ini juga bertujuan mengantisipasi adanya kejadian-kejadian mungkin tidak terduga dan perlu mitigasi daripada upaya untuk pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
Peran BPBD Kaltim tentu harus menjadi mitra yang sangat dekat karna memiliki banyak sekali pengalaman maupun lingkup kerjanya yang cukup luas, dan itu tentu akan sangat dibutuhkan oleh staff sektor lainnya.
Contoh yang berbasis pada lahan maupun sektor lainnya yang memungkinkan Kaltim lebih bisa berperan.
Sehingga dengan demikian maka upaya kita untuk bisa mempertahankan, paling tidak mempertahankan dalam rangka untuk mengurangi emisi carbon itu akan bisa berjalan secara efektif dan effisien.
Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang sedang dilaksanakan di Kalimantan Timur pada periode 2020-2024 berfokus pada aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
Keberadaan para pihak seperti akademisi, sektor swasta hingga NGO/LSM sebagai mitra pembangunan pemerintah dalam rangka pelaksanaan FCPF-CF di Provinsi KaJimantan Timur, sangatlah penting karena telah berperan nyata memberikan dukungan dalam suatu suasana kerjasama yang harmonis dan kondusif.
Selain berperan dalam perencanaan hingga pelaksanaan Program FCPF-CF, lembaga-lembaga mitra pembangunan mempunyai berbagai kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga.
Tujuan kegiatan ini memperoleh masukan dan saran terkait keberlanjutan program penurunan emisi pasca pelaksanaan FCPF-CF serta potensi pendanaan maupun program penurunan emisi dan pembangunan hijau yang berbasis sektor hutan dan lahan di Provinsi Kaltim, Penjaringan isu strategis dan ide rumusan arah kebijakan pembangunan sektor lingkungan hidup Provinsi Kaltim dalam 20 tahun kedepan. Kegiatan ini diikuti oleh OPD terkait, akademisi, sektor swasta hingga NGO/LSM. (ADS/BPBD KALTIM)
