Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini dibahas secara mendalam dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Auditorium 3 Dimensi, Kamis (12/3/2026) pagi.
Kegiatan ini dipimpin langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, selaku Ketua TP2DD Kota Bontang. Forum menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah, khususnya di sektor pendapatan daerah.
Dalam sambutannya, Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menunjukkan capaian yang sangat baik.
“Pada sektor pajak daerah, transaksi pembayaran secara digital telah mencapai 91 persen, transaksi semi digital 9 persen, dan transaksi tunai sudah tidak ada. Ini menunjukkan transformasi digital semakin diterima masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pada sektor retribusi daerah, transaksi digital tercatat mencapai 93,14 persen, transaksi semi digital 6,2 persen, dan transaksi tunai tersisa 0,66 persen. Neni menilai capaian ini menjadi indikator keberhasilan digitalisasi, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan pemanfaatan sistem pembayaran digital, sekaligus menggali dan mengoptimalkan potensi pajak serta memperluas basis retribusi daerah.
Wali kota juga berharap dukungan dari Bankaltimtara sebagai mitra strategis dapat terus diperkuat, baik melalui pengembangan sistem pembayaran digital, integrasi layanan, maupun penguatan monitoring terhadap perkembangan digitalisasi transaksi daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya implementasi program Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagaimana diterapkan di beberapa daerah lain di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, menyampaikan laporan capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025 dan target 2026.
Ia memaparkan sejumlah inovasi, termasuk integrasi aplikasi SIMPATDA dan BAPENDA ETAM dengan layanan perizinan digital dan berbagai kanal pembayaran digital. Sinergi TP2DD diharapkan mendorong percepatan digitalisasi pendapatan daerah.
Usai pembukaan, Wali Kota Bontang secara simbolis menyerahkan perangkat QRIS/EDC Rider atau alat pembayaran non tunai kepada tiga organisasi perangkat daerah: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), dan Dinas Perhubungan (Dishub). Penyerahan diterima langsung oleh kepala dinas masing-masing.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi evaluasi pencapaian retribusi daerah yang dipandu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sony Suwito Adi Cahyono. Hadir sebagai narasumber Kepala Cabang Bankaltimtara, Arie Herlambang, yang memaparkan dukungan perbankan dalam memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah.
Forum ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat digitalisasi transaksi daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. (ADS/BTG)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
