Pranala.co, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang tancap gas menekan angka stunting. Targetnya pada 2026, prevalensi stunting diturunkan hingga 12,5 persen.
Angka itu dipasang agar Bontang bisa menyamai, bahkan melampaui, capaian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Saat ini, Kukar berada di kisaran 14 persen.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi. Ia yakin Bontang punya modal kuat untuk mencapainya.
“Pokoknya 2026 ini kita harus bisa menyamai Kukar. Target kita turun ke 12,5 persen. Sekarang kita memang masih nomor tiga di Kaltim, tapi optimistis bisa langsung turun ke dua digit,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).
Saat ini, Bontang masih menempati peringkat ketiga angka stunting se-Kalimantan Timur (Kaltim), setelah Kukar dan Samarinda. Namun, Agus Haris menilai posisi itu bukan alasan untuk pesimistis.
Ia menyoroti pengalaman Kukar sebagai pelajaran penting. Menurutnya, keberhasilan Kukar menekan stunting bukan semata soal luas wilayah atau kondisi ekonomi.
Kuncinya ada pada partisipasi masyarakat. Terutama dalam memanfaatkan layanan posyandu.
“Kukar wilayahnya luas, tapi partisipasi posyandunya tinggi. Warganya rutin datang memantau tumbuh kembang anak. Ini yang membuat stunting bisa ditekan,” jelasnya.
Bontang, kata Agus Haris, justru memiliki keunggulan lain. Wilayahnya relatif kecil. Pemetaan masalah lebih mudah. Intervensi pun bisa dilakukan lebih cepat dan terarah.
Selain itu, keberadaan banyak perusahaan di Bontang menjadi potensi besar. Pemerintah bisa menggandeng dunia usaha untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak.
“Daerah kita kecil, lebih mudah dikendalikan. Perusahaannya juga banyak. Ini peluang besar untuk kolaborasi,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Dinas Kesehatan Kota Bontang kini melakukan pemetaan menyeluruh. Fokusnya pada bayi baru lahir dan ibu hamil.
Data tersebut menjadi dasar intervensi kesehatan. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan yang ikut terlibat melalui program tanggung jawab sosial.
“Datanya kita siapkan. Supaya bantuan dan program yang masuk benar-benar tepat sasaran,” ujar Agus Haris.
Ia menegaskan, pemerintah berperan sebagai pengendali arah dan kebijakan. Sementara pelaksanaan teknis di lapangan menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kami sudah tetapkan targetnya. Teknisnya dinas-dinas yang bekerja. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.
Agar target tidak berhenti sebagai slogan, Pemkot Bontang menyiapkan mekanisme evaluasi rutin. Setiap tiga bulan, seluruh program akan dievaluasi.
Evaluasi dilakukan untuk mengukur progres, mengidentifikasi kendala, sekaligus memperbaiki strategi jika diperlukan.
“Setiap tiga bulan kita evaluasi. Setelah Lebaran kita rapat lagi. Supaya jelas apa yang sudah jalan dan apa yang perlu diperbaiki,” pungkasnya. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
