Bontang Masih Berstatus KLB, 17 Swab Tunggu Hasil

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menggelar Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) belum lama ini. (HUMAS)

MEMANG seluruh kasus pasien terkonfirmasi positif di Kota Bontang, Kalimantan Timur dinyatakan sembuh semua. Namun, masih ada 17 sampel menunggu hasil swab. Artinya, masyarakat Bontang tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Apalagi, status Kejadian Luar Biasa (KLB) pun belum dicabut.

“Masih ada 17 orang menunggu hasil swab. Perlu diingatkan juga, kalau status KLB belum dicabut,” tegas Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat konferensi pers virtual, Kamis, 11 Juni 2020.

Lalu, lanjut Neni Untuk bisa mencabut status KLB pun diakui sulit. Syarat untuk mencabut KLB itu, Kota Bontang harus bebas kasus tambahan baru selama 28 hari. Lalu, hasil rapid test massal menunjukkan non reaktif. Contohnya saja per hari ini, kasus Orang Tanpa Gejala terjadi penambahan 1 orang lagi.

“Dari data OTG saja masih ada 10 orang isolasi mandiri dan 3 orang dikarantina. Bontang masih rawan,” kata Neni.

Tak hanya itu saja, penerapan relaksasi tahap pertama mulai 1 sampai 30 Juni ini, membuat Tim Gugus gencar melaksanakan rapid test massal. Terhitung sejak 20 Maret sampai hari ini, Kamis 11 Juni sudah menyasar 7.156 orang di-rapid test. Hasilnya, 234 reaktif, 6.912 non reaktif, dan 10 invalid.

Neni bilang nihilnya kasus positif Covid-19, tak serta merta masyarakat Bontang bebas berkeliaran tanpa hiraukan protokol kesehatan. Mulai memakai masker, jaga jarak, hingga rajin mencuci tangan dengan air mengalir. “Ini juga harus diingatkan, masih banyak orang berkepala batu. Malas pakai masker,” tegas Neni.

Berdasar hasil pemantauan Tim Pengawasan Terpadu di pusat keramaian. Seperti kafe, pasar, pertokoan masih banyak dijumpai pelanggaran. Antara lain protokol pemakaian masker dan jaga jarak. Fase 1 penerapan adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 yang diberlakukan ini akan selalu dimonitor dan evaluasi.

“Jika ditemukan pelanggaran atau kepatuhan di bawah 50 persen, maka Pemkot akan melakukan pengetatan, penutupan kembali atau tindakan lain sesuai aturan perundangan,” urainya. (*)

More Stories
Drama Baru Penyusunan Aturan Turunan UU Cipta Kerja